Gianyar (Antaranews Bali) - Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menyampaikan jawaban atas Pandangan Fraksi-Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar yang dipimpin Ketua DPRD setempat I Wayan Tagel Winarta di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, Senin, (24/9), terkait upaya peningkatan pendapatan pajak daerah.
Secara berurutan, Bupati Mahayastra menyampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Partai Demokrat yang salah satunya terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pajak daerah. Upaya tersebut dengan mengintensifikasi dengan optimalisasi penagihan terhadap wajib pajak yang selama ini penyetorannya tidak konsisten.
Selain itu optimalisasi penagihan terhadap tunggakan wajib pajak, mengupdate database secara berkala serta melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah. Langkah ekstensifikasi yakni dengan pendataa wajib pajak baru baik yang berijin maupun tidak berijin dengan menerbitkan NPWPD secara bertahap, pendataan ulang wajib pajak PBBP2 yang lahannya sudah beralih fungsi.
Upaya tersebut sekaligus meningkatkan dan memperluas pembayaran pajak melalui sistem online mulai dari pendaftaran, penetapan dan penyetoran berbasis teknologi informasi. Selain itu, dengan menerapkan transaksi non tunai bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan lain dengan memanfaatkan teknologi cara bayar cepat, tepat, akurat dan akuntabel seperti Virtual Account BRI (BRIVA).
Sementara terkait berkurangnya Retribusi Daerah sebesar 14,5 persen pada APBD Perubahan Tahun 2018 terjadi pada sub retribusi tempat rekreasi yang disebabkan belum dapat dilaksanakannya penetapan Perda dengan tarif baru sesuai rencana.
Hal itu disebabkan belum adanya pejabat yang berwenang untuk melegalisasi, sehingga Perda tersebut belum bisa dilaksanakan. "Langkah antisipasi yang akan kami lakukan antara lain dengan mempercepat penetapan Perda tersebebut," tambah Mahayastra.
Sedangkan jawaban atas Pemandangan Fraksi PDI Perjuangan yang di antaranya terkait bentuk dan sasaran program kebijakan langsung yang meliputi pariwisata, pertanian serta perindustrian dan perdagangan.
Bupati Mahayastra menyampaikan dilaksanakan melalui program Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan, program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pengembangan industri kecil dan menengah, serta program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (revitalisasi pasar).
Selain itu juga terkait kebijakan umum yang dituangkan dalam KUA/PPAS, dikatakan sudah sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah program/kegiatan jambanisasi, bantuan siswa miskin, KUR Daerah, hibah kepada masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional, program bedah rumah dan lainnya.
Selanjutnya Bupati Mahayastra menjelaskan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar, di antaranya tentang kebijakan pembentukan sistem penanggulangan gawat darurat di masing-masing desa.
Dijelaskan, di Kabupaten Gianyar sudah terbentuk "Public Safety Center (PSC)" 119 dengan 21 armada mobil ambulans dengan masing-masing ambulans disertai tim 4 orang yang tersebar di masing-masing Puskesmas, Rumah Sakit Umum baik Pemerintah dan Swasta serta PMI Kabupaten Gianyar yang siap melayani 24 jam.
Bupati Mahayastra juga sependapat dengan pendapat Fraksi Golkar untuk lebih berhati-hati dalam pembangunan gedung sekolah yang belum jelas kepemilikan lahannya, pengangkatan guru tidak tetap untuk guru SMP, pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, serta pengaturan toko modern berjejaring nasional.
Begitu juga khusus untuk wisatawan yang mengalami kecelakaan di wilayah Kabupaten Gianyar, Pemkab Gianyar akan membuat regulasi terkait pemberian asuransi oleh pengelola jasa wisata.
"Berkaitan dengan perlindungan wisatawan khususnya atraksi wisata seperti jasa ayunan, ke depan perlu disusun regulasi atraksi dimaksud melalui penyediaan jasa asuransi," tambah Mahayastra.
Atas Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Bupati Mahayastra menyampaikan jawaban, di antaranya terkait berkurangnya penyertaan modal pada PDAM Gianyar sebesar Rp 600 juta, disebabkan adanya penyesuaian alokasi modal sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 tentang Penanaman Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Air Minum.
Bupati Mahayastra juga menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Hanura Nasdem. Mahayastra menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas usul dan saran yang memberikan semangat optimis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
"Ke depan kami akan lakukan terobosan, mengembangkan potensi serta menekan kebocoran penerimaan PAD. Sehingga anggaran kepada masing-masing OPD dapat ditingkatkan untuk menunjang kinerja guna mencapai target sasaran yang optimal," terang Mahayastra.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Secara berurutan, Bupati Mahayastra menyampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Partai Demokrat yang salah satunya terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pajak daerah. Upaya tersebut dengan mengintensifikasi dengan optimalisasi penagihan terhadap wajib pajak yang selama ini penyetorannya tidak konsisten.
Selain itu optimalisasi penagihan terhadap tunggakan wajib pajak, mengupdate database secara berkala serta melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah. Langkah ekstensifikasi yakni dengan pendataa wajib pajak baru baik yang berijin maupun tidak berijin dengan menerbitkan NPWPD secara bertahap, pendataan ulang wajib pajak PBBP2 yang lahannya sudah beralih fungsi.
Upaya tersebut sekaligus meningkatkan dan memperluas pembayaran pajak melalui sistem online mulai dari pendaftaran, penetapan dan penyetoran berbasis teknologi informasi. Selain itu, dengan menerapkan transaksi non tunai bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan lain dengan memanfaatkan teknologi cara bayar cepat, tepat, akurat dan akuntabel seperti Virtual Account BRI (BRIVA).
Sementara terkait berkurangnya Retribusi Daerah sebesar 14,5 persen pada APBD Perubahan Tahun 2018 terjadi pada sub retribusi tempat rekreasi yang disebabkan belum dapat dilaksanakannya penetapan Perda dengan tarif baru sesuai rencana.
Hal itu disebabkan belum adanya pejabat yang berwenang untuk melegalisasi, sehingga Perda tersebut belum bisa dilaksanakan. "Langkah antisipasi yang akan kami lakukan antara lain dengan mempercepat penetapan Perda tersebebut," tambah Mahayastra.
Sedangkan jawaban atas Pemandangan Fraksi PDI Perjuangan yang di antaranya terkait bentuk dan sasaran program kebijakan langsung yang meliputi pariwisata, pertanian serta perindustrian dan perdagangan.
Bupati Mahayastra menyampaikan dilaksanakan melalui program Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan, program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pengembangan industri kecil dan menengah, serta program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (revitalisasi pasar).
Selain itu juga terkait kebijakan umum yang dituangkan dalam KUA/PPAS, dikatakan sudah sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah program/kegiatan jambanisasi, bantuan siswa miskin, KUR Daerah, hibah kepada masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional, program bedah rumah dan lainnya.
Selanjutnya Bupati Mahayastra menjelaskan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar, di antaranya tentang kebijakan pembentukan sistem penanggulangan gawat darurat di masing-masing desa.
Dijelaskan, di Kabupaten Gianyar sudah terbentuk "Public Safety Center (PSC)" 119 dengan 21 armada mobil ambulans dengan masing-masing ambulans disertai tim 4 orang yang tersebar di masing-masing Puskesmas, Rumah Sakit Umum baik Pemerintah dan Swasta serta PMI Kabupaten Gianyar yang siap melayani 24 jam.
Bupati Mahayastra juga sependapat dengan pendapat Fraksi Golkar untuk lebih berhati-hati dalam pembangunan gedung sekolah yang belum jelas kepemilikan lahannya, pengangkatan guru tidak tetap untuk guru SMP, pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, serta pengaturan toko modern berjejaring nasional.
Begitu juga khusus untuk wisatawan yang mengalami kecelakaan di wilayah Kabupaten Gianyar, Pemkab Gianyar akan membuat regulasi terkait pemberian asuransi oleh pengelola jasa wisata.
"Berkaitan dengan perlindungan wisatawan khususnya atraksi wisata seperti jasa ayunan, ke depan perlu disusun regulasi atraksi dimaksud melalui penyediaan jasa asuransi," tambah Mahayastra.
Atas Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Bupati Mahayastra menyampaikan jawaban, di antaranya terkait berkurangnya penyertaan modal pada PDAM Gianyar sebesar Rp 600 juta, disebabkan adanya penyesuaian alokasi modal sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 tentang Penanaman Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Air Minum.
Bupati Mahayastra juga menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Hanura Nasdem. Mahayastra menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas usul dan saran yang memberikan semangat optimis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
"Ke depan kami akan lakukan terobosan, mengembangkan potensi serta menekan kebocoran penerimaan PAD. Sehingga anggaran kepada masing-masing OPD dapat ditingkatkan untuk menunjang kinerja guna mencapai target sasaran yang optimal," terang Mahayastra.
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018