Banjarmasin, (Antaranews Bali) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan, mempelajari potensi serta pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Bali.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kelautan dan perikanan tersebut, Suwardi Sarlan mengemukakan itu di Banjarmasin, saat mau bertolak ke Denpasar, Bali Senin.
"Secara khusus kita akan mempelajari potensi serta hasil tangkap dari sumber daya perikanan Pulau Dewata tersebut," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Selain itu, juga mempelajari perlindungan dan pengelolaan hutan bakau atau manggrove sebagai tempat kehidupan serta berkembangbiaknya ikan, ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjawab Antara Kalsel.
Kemudian sistem pembentukan, peran dan fungsi kelompok masyarakat (pokmas) pengawas kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tambah Suwardi yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kalsel.
Menurut dia, Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan terbagi 13 kabupaten/kota tersebut juga memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup potensial.
Wilayah timur Kalsel yang meliputi Kabupaten Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu), dan Kabupaten Kotabaru mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena pantai selatan menyatu dengan Laut Jawa (Laut Indonesia).
Sementara wilayah timur Kotabaru berbatasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang juga memiliki sumber daya kelautan dan perikanan cukup potensial.
Sedangkan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel juga merupakan sentra perikanan air tawar, seperti Kabupaten Tapin dengan rawa Muningnya, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan rawa Nagara.
Begitu pula Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan rawa Mantaas dan Sungai Buluh, serta HSU dengan rawa Alabio dan Danau Panggang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kelautan dan perikanan tersebut, Suwardi Sarlan mengemukakan itu di Banjarmasin, saat mau bertolak ke Denpasar, Bali Senin.
"Secara khusus kita akan mempelajari potensi serta hasil tangkap dari sumber daya perikanan Pulau Dewata tersebut," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Selain itu, juga mempelajari perlindungan dan pengelolaan hutan bakau atau manggrove sebagai tempat kehidupan serta berkembangbiaknya ikan, ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjawab Antara Kalsel.
Kemudian sistem pembentukan, peran dan fungsi kelompok masyarakat (pokmas) pengawas kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tambah Suwardi yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kalsel.
Menurut dia, Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan terbagi 13 kabupaten/kota tersebut juga memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup potensial.
Wilayah timur Kalsel yang meliputi Kabupaten Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu), dan Kabupaten Kotabaru mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena pantai selatan menyatu dengan Laut Jawa (Laut Indonesia).
Sementara wilayah timur Kotabaru berbatasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang juga memiliki sumber daya kelautan dan perikanan cukup potensial.
Sedangkan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel juga merupakan sentra perikanan air tawar, seperti Kabupaten Tapin dengan rawa Muningnya, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan rawa Nagara.
Begitu pula Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan rawa Mantaas dan Sungai Buluh, serta HSU dengan rawa Alabio dan Danau Panggang. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018