Amlapura (Antaranews Bali) - Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster berjanji akan meningkatkan bantuan keuangan khusus untuk setiap "desa pakraman" atau desa adat menjadi sekitar Rp275-300 juta pertahun, dari sebelumnya sebesar Rp225 juta.
"Dana itu untuk memperkuat kewenangan desa adat seperti penyelenggaraan program peningkatan karakter, kapasitas dan jati diri masyarakat Bali agar semakin bisa bersaing," kata Koster saat bertatap muka dengan warga Desa Bhuana Giri, Amlapura, Karangasem, Senin.
Pihaknya juga menginginkan agar para "prajuru" atau pengurus adat mendapat perhatian dari pemerintah. "Kesejahteraan prajuru adat seperti kelihan dan bendesa itu harus dipikirkan. Kalau kepala desa `kan sudah dapat tunjangan gaji," ucap politisi PDI Perjuangan Bali itu.
Menurut Koster, nantinya dengan anggaran dari BKK ditingkatkan, supaya prajuru adat seperti kelihan dan bendesa bisa dialokasikan dana kesejahteraan. "Ya agar prajuru adat ada untuk beli pulsa dan transport," ujarnya.
Bantuan itu, lanjut Koster, direncanakan langsung diberikan kepada desa adat, tidak lagi melalui desa dinas seperti sekarang. "Sekarang ini `kan bantuannya disalurkan ke desa dinas dulu, baru ke desa adat. Nanti aturannya diubah agar bantuannya langsung ke desa adat," ujarnya.
Di sisi lain, ia pun berkeinginan untuk memperkuat kewenangan "desa pakraman" dengan melakukan perubahan perda, di samping meningkatkan BKK.
Dalam kesempatan itu, Koster juga memaparkan melalui konsep "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" ia memiliki lima program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali. Salah satunya adalah di bidang adat, agama, seni, tradisi dan budaya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Dana itu untuk memperkuat kewenangan desa adat seperti penyelenggaraan program peningkatan karakter, kapasitas dan jati diri masyarakat Bali agar semakin bisa bersaing," kata Koster saat bertatap muka dengan warga Desa Bhuana Giri, Amlapura, Karangasem, Senin.
Pihaknya juga menginginkan agar para "prajuru" atau pengurus adat mendapat perhatian dari pemerintah. "Kesejahteraan prajuru adat seperti kelihan dan bendesa itu harus dipikirkan. Kalau kepala desa `kan sudah dapat tunjangan gaji," ucap politisi PDI Perjuangan Bali itu.
Menurut Koster, nantinya dengan anggaran dari BKK ditingkatkan, supaya prajuru adat seperti kelihan dan bendesa bisa dialokasikan dana kesejahteraan. "Ya agar prajuru adat ada untuk beli pulsa dan transport," ujarnya.
Bantuan itu, lanjut Koster, direncanakan langsung diberikan kepada desa adat, tidak lagi melalui desa dinas seperti sekarang. "Sekarang ini `kan bantuannya disalurkan ke desa dinas dulu, baru ke desa adat. Nanti aturannya diubah agar bantuannya langsung ke desa adat," ujarnya.
Di sisi lain, ia pun berkeinginan untuk memperkuat kewenangan "desa pakraman" dengan melakukan perubahan perda, di samping meningkatkan BKK.
Dalam kesempatan itu, Koster juga memaparkan melalui konsep "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" ia memiliki lima program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali. Salah satunya adalah di bidang adat, agama, seni, tradisi dan budaya. (WDY)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018