Semarapura (Antara Bali) - Ketua Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Klungkung, Bali I Komang Artawan melantik 16 orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan (Panwaslucam) di empat kecamatan daerah itu.
"Pelantikan tersebut disaksikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, di ruang rapat Dinas Pertanian setempat," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Ketut Suadnyana. Minggu.
Bupati I Nyoman Suwirta pada acara pelantikan yang berlangsung Jumat (27/10) mengharapkan Panwaslu kecamatan dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Hal itu penting karena amanat yang dipercayakan kepada anggota panwaslu mempunyai peran penting dalam pembangunan demoktrasi. Oleh sebab itu dituntut untuk menjaga netralitas karena hal itu menunjukkan suatu penyelenggra pemilu yang berkualitas di daerah itu.
Ia mengingatkan panwaslu setelah dilantik dapat merubah karakternya, agar bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan memberikan edukasi tentang pilkada yang akan berlangsung tahun 2018 dan Pemilu 2019.
"Bekerjalah dengan transparansi dalam menjalankan tugas, sebagai Bupati saya tidak akan melakukan mengintervensi siapapun maupun lembaga apapun," tegas Bupati Suwirta.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia mengaku sangat senang atas pelantikan Panwaslu tingkat kecamatan yang berlangsung dengan penuh keakraban, serta dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berserta jajarannya.
Ia berpesan kepada seluruh anggota Panwaslu yang dilantik agar melaksanakan tugas pengawasan sebaik-baiknya. Ada empat kewajiban yang harus dilakukan yakni mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pelaksanaan demokrasi di Klungkung.
Selain itu, melakukan verifikasi administrasi, dan faktual pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tugas sebagai pengawas cukup berat. Pengawas bertugas mengontrol dan mencegah pelanggaran, menegakkan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.
Oleh sebab itu diperlukan strategi dan metode sehingga pengawasan bisa dilaksanakan dengan baik dan terkontrol.
`Dalam pelaksanaan tugas diperlukan solidaritas sebagai bentuk kekompakkan dalam pengawasan dan perlunya mengembangkan koordinasi di segala sektor," ujar I Ketut Rudia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pelantikan tersebut disaksikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, di ruang rapat Dinas Pertanian setempat," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Ketut Suadnyana. Minggu.
Bupati I Nyoman Suwirta pada acara pelantikan yang berlangsung Jumat (27/10) mengharapkan Panwaslu kecamatan dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Hal itu penting karena amanat yang dipercayakan kepada anggota panwaslu mempunyai peran penting dalam pembangunan demoktrasi. Oleh sebab itu dituntut untuk menjaga netralitas karena hal itu menunjukkan suatu penyelenggra pemilu yang berkualitas di daerah itu.
Ia mengingatkan panwaslu setelah dilantik dapat merubah karakternya, agar bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan memberikan edukasi tentang pilkada yang akan berlangsung tahun 2018 dan Pemilu 2019.
"Bekerjalah dengan transparansi dalam menjalankan tugas, sebagai Bupati saya tidak akan melakukan mengintervensi siapapun maupun lembaga apapun," tegas Bupati Suwirta.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia mengaku sangat senang atas pelantikan Panwaslu tingkat kecamatan yang berlangsung dengan penuh keakraban, serta dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berserta jajarannya.
Ia berpesan kepada seluruh anggota Panwaslu yang dilantik agar melaksanakan tugas pengawasan sebaik-baiknya. Ada empat kewajiban yang harus dilakukan yakni mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pelaksanaan demokrasi di Klungkung.
Selain itu, melakukan verifikasi administrasi, dan faktual pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tugas sebagai pengawas cukup berat. Pengawas bertugas mengontrol dan mencegah pelanggaran, menegakkan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.
Oleh sebab itu diperlukan strategi dan metode sehingga pengawasan bisa dilaksanakan dengan baik dan terkontrol.
`Dalam pelaksanaan tugas diperlukan solidaritas sebagai bentuk kekompakkan dalam pengawasan dan perlunya mengembangkan koordinasi di segala sektor," ujar I Ketut Rudia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017