Gianyar (Antara Bali) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali menyinergikan perencanaan pembangunan guna mengatasi pemborosan berbagai aspek pembangunan akibat kurangnya efisiensi sumber daya dalam menghadapi persaingan.
"Oleh sebab itu transparansi pelayanan publik wajib sejalan antara penganggaran dan prestasi kinerja program menuju birokrasi kelas dunia," kata Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Ir. Putu Astawa dalam rapat koordinasi Bappeda se-Bali di Gianyar, Kamis.
Kegiatan yang melibatkan utusan Bappeda dari seluruh Bali itu bertujuan menggalang sinergi perencanaan pembangunan secara merata dan menyeluruh di Pulau Dewata.
Hal itu penting karena Pulau Bali sejatinya sangat kecil, jika pembangunan memakai cara parsial, maka akan berjalan lambat. Oleh sebab itu, perencanaan memegang peranan penting agar tidak menimbulkan pemborosan.
Oleh sebab itu pelaksanaan rapat koordinasi ibaratnya sebagai lem perekat antar-daerah, untuk bisa merumuskan, membangun potensi sumber daya setiap daerah, sebab dari segi SDA, Bali tergolong minim dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
"Saat ini kita masih mengandalkan tiga aspek, yakni pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Untuk itu Bagaimana kita mampu menyinergikan ketiga aspek tersebut dalam bidang ekonomi dengan menyesuaikan percepatan teknologi," ujarnya.
Ia mencontohkan transaksi saat ini cenderung daring/online dan harus direspons oleh semua pihak dengan menyesuaikan diri.
Selain perencanaan, pemerataan pembangunan ke delapan kabupaten dan satu kota di Bali juga penting, agar angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, kesenjangan antara si miskin dan si kaya, dapat segera teratasi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Gianyar Gede Widharma Suharta menyambut baik pelaksanaan rakor Bappeda se-Bali dilaksanakan di Kabupaten Gianyar.
Hal itu akan sangat memberi dampak positif terhadap upaya pengembangan pembangunan dalam mewujudkan sasaran nasional. Selain itu berusaha mensinkronisasikan tanpa melupakan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Gianyar.
Rapat koordinasi yang melibatkan utusan dari delapan kabupaten dan satu kota di Bali itu berlangsung selama tiga hari (11-14 Oktober 2017) dengan pembicara antara lain Refa Tadeak Hakim (Ditjen Bangda Kemendagri), Drs Gatot Darmasto (BPKP), dan Ir Adi Junjunan Mustafa ( Kementerian PAN-RB). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Oleh sebab itu transparansi pelayanan publik wajib sejalan antara penganggaran dan prestasi kinerja program menuju birokrasi kelas dunia," kata Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Ir. Putu Astawa dalam rapat koordinasi Bappeda se-Bali di Gianyar, Kamis.
Kegiatan yang melibatkan utusan Bappeda dari seluruh Bali itu bertujuan menggalang sinergi perencanaan pembangunan secara merata dan menyeluruh di Pulau Dewata.
Hal itu penting karena Pulau Bali sejatinya sangat kecil, jika pembangunan memakai cara parsial, maka akan berjalan lambat. Oleh sebab itu, perencanaan memegang peranan penting agar tidak menimbulkan pemborosan.
Oleh sebab itu pelaksanaan rapat koordinasi ibaratnya sebagai lem perekat antar-daerah, untuk bisa merumuskan, membangun potensi sumber daya setiap daerah, sebab dari segi SDA, Bali tergolong minim dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
"Saat ini kita masih mengandalkan tiga aspek, yakni pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Untuk itu Bagaimana kita mampu menyinergikan ketiga aspek tersebut dalam bidang ekonomi dengan menyesuaikan percepatan teknologi," ujarnya.
Ia mencontohkan transaksi saat ini cenderung daring/online dan harus direspons oleh semua pihak dengan menyesuaikan diri.
Selain perencanaan, pemerataan pembangunan ke delapan kabupaten dan satu kota di Bali juga penting, agar angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, kesenjangan antara si miskin dan si kaya, dapat segera teratasi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Gianyar Gede Widharma Suharta menyambut baik pelaksanaan rakor Bappeda se-Bali dilaksanakan di Kabupaten Gianyar.
Hal itu akan sangat memberi dampak positif terhadap upaya pengembangan pembangunan dalam mewujudkan sasaran nasional. Selain itu berusaha mensinkronisasikan tanpa melupakan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Gianyar.
Rapat koordinasi yang melibatkan utusan dari delapan kabupaten dan satu kota di Bali itu berlangsung selama tiga hari (11-14 Oktober 2017) dengan pembicara antara lain Refa Tadeak Hakim (Ditjen Bangda Kemendagri), Drs Gatot Darmasto (BPKP), dan Ir Adi Junjunan Mustafa ( Kementerian PAN-RB). (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017