Denpasar (Antara Bali) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali siap menerima pengaduan dari masyarakat jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penerimaan CPNS gelombang kedua.
"Secara prinsip, kami tetap menerima pengaduan jika ada yang mau melapor terkait hal-hal yang mungkin kurang tepat atau tidak sesuai dalam penerimaan CPSN kali ini," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Senin.
Sebelumnya, pada penerimaan CPNS gelombang I, yakni khususnya untuk rekrutmen CPNS Kementerian Hukum dan HAM, pihaknya telah membuka posko pengaduan.
"Sejauh ini, untuk penerimaan CPNS Kemenkum-HAM, memang belum ada pengaduan yang masuk," ucapnya.
ORI Bali, lanjut Umar, juga telah melakukan pemantauan langsung terkait pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) yang menggunakan sistem CAT, demikian juga dalam tahapan verifikasi berkas dan pengukuran tinggi badan bagi pelamar lulusan SMA.
Berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, proses penerimaan CPNS Kemenkum-HAM telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada permasalahan yang berarti
Namun demikian, dia tidak memungkiri jika bisa saja terjadi sesuatu ketika ORI Bali tidak sedang melakukan pemantauan. Tetapi yang jelas, dari hasil pengamatan langsung tidak ada permasalahan.
"Sedangkan untuk penerimaan CPNS gelombang II ini, saat pelaksanaan tesnya diminta atau tidak, kami juga tetap akan melakukan pemantauan," ujarnya.
Selain itu, Umar juga mengimbau Kementerian/Lembaga yang membuka penerimaan CPNS dan memiliki perwakilan di daerah, agar pelaksanaan tes juga digelar di masing-masing daerah dan tidak terpusat di Jakarta.
"Kami mengimbau agar dilakukan di daerah masing-masing, untuk menghindari pemborosan pembiayaan yang ditanggung peserta," katanya.
Dengan seleksi dilaksanakan di daerah, selain lebih efisien, sekaligus mudah dikontrol oleh Ombudsman, lembaga pemantau terkait, maupun pihak kementerian di daerah.
Pada CPNS gelombang II ini, pemerintah membuka 17.428 lowongan CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 60 Kementerian dan Lembaga serta satu Pemerintah Provinsi yakni Provinsi Kalimantan Utara. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Secara prinsip, kami tetap menerima pengaduan jika ada yang mau melapor terkait hal-hal yang mungkin kurang tepat atau tidak sesuai dalam penerimaan CPSN kali ini," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Senin.
Sebelumnya, pada penerimaan CPNS gelombang I, yakni khususnya untuk rekrutmen CPNS Kementerian Hukum dan HAM, pihaknya telah membuka posko pengaduan.
"Sejauh ini, untuk penerimaan CPNS Kemenkum-HAM, memang belum ada pengaduan yang masuk," ucapnya.
ORI Bali, lanjut Umar, juga telah melakukan pemantauan langsung terkait pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) yang menggunakan sistem CAT, demikian juga dalam tahapan verifikasi berkas dan pengukuran tinggi badan bagi pelamar lulusan SMA.
Berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, proses penerimaan CPNS Kemenkum-HAM telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada permasalahan yang berarti
Namun demikian, dia tidak memungkiri jika bisa saja terjadi sesuatu ketika ORI Bali tidak sedang melakukan pemantauan. Tetapi yang jelas, dari hasil pengamatan langsung tidak ada permasalahan.
"Sedangkan untuk penerimaan CPNS gelombang II ini, saat pelaksanaan tesnya diminta atau tidak, kami juga tetap akan melakukan pemantauan," ujarnya.
Selain itu, Umar juga mengimbau Kementerian/Lembaga yang membuka penerimaan CPNS dan memiliki perwakilan di daerah, agar pelaksanaan tes juga digelar di masing-masing daerah dan tidak terpusat di Jakarta.
"Kami mengimbau agar dilakukan di daerah masing-masing, untuk menghindari pemborosan pembiayaan yang ditanggung peserta," katanya.
Dengan seleksi dilaksanakan di daerah, selain lebih efisien, sekaligus mudah dikontrol oleh Ombudsman, lembaga pemantau terkait, maupun pihak kementerian di daerah.
Pada CPNS gelombang II ini, pemerintah membuka 17.428 lowongan CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 60 Kementerian dan Lembaga serta satu Pemerintah Provinsi yakni Provinsi Kalimantan Utara. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017