Nusa Dua (Antara Bali) - President Global Conference of Parlimentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon menegaskan bahwa pemberantasan korupsi itu menjadi syarat penting untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.
"Pemberantasan korupsi merupakan syarat penting bagi setiap negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif," kata Wali Ketua DPR-RI itu pada pertemuan anggota Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, namun ketika praktik korupsi masih masif, maka pembangunan tidak akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah hambatan utama bagi masyarakat global untuk kehidupan yang lebih baik.
"Korupsi telah menjadikan pemerintah lemah dalam `mendeliver` program dan kebijakan pembangunan kepada rakyatnya. Korupsi telah membuat program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, dan telah menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat," ujarnya.
Lebih dari itu, kata Fadli Zon, korupsi juga telah mendorong rendahnya inovasi sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Ia menekan bahwa pentingnya peran parlemen dunia dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Karena parlemen memiliki tiga peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Pertama, yaitu melalui peran legislasi, kedua melalui peran kontrol anggaran, dan ketiga melalui peran pengawasan. Optimalisasi ketiga peran ini sangat vital bagi parlemen dalam melawan korupsi.
Selain itu, Fadli Zon juga menggarisbawahi bahwa kerja sama antarparlemen sangat dibutuhkan untuk membuat pemberantasan korupsi semakin efektif.
"Tanpa kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, termasuk dari parlemen seluruh dunia, maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kerja sama parlemen akan mempercepat agenda pemberantasan korupsi yang menjadi target pembangunan berkelanjutan (SDGs)," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pemberantasan korupsi merupakan syarat penting bagi setiap negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif," kata Wali Ketua DPR-RI itu pada pertemuan anggota Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, namun ketika praktik korupsi masih masif, maka pembangunan tidak akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah hambatan utama bagi masyarakat global untuk kehidupan yang lebih baik.
"Korupsi telah menjadikan pemerintah lemah dalam `mendeliver` program dan kebijakan pembangunan kepada rakyatnya. Korupsi telah membuat program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, dan telah menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat," ujarnya.
Lebih dari itu, kata Fadli Zon, korupsi juga telah mendorong rendahnya inovasi sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Ia menekan bahwa pentingnya peran parlemen dunia dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Karena parlemen memiliki tiga peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Pertama, yaitu melalui peran legislasi, kedua melalui peran kontrol anggaran, dan ketiga melalui peran pengawasan. Optimalisasi ketiga peran ini sangat vital bagi parlemen dalam melawan korupsi.
Selain itu, Fadli Zon juga menggarisbawahi bahwa kerja sama antarparlemen sangat dibutuhkan untuk membuat pemberantasan korupsi semakin efektif.
"Tanpa kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, termasuk dari parlemen seluruh dunia, maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kerja sama parlemen akan mempercepat agenda pemberantasan korupsi yang menjadi target pembangunan berkelanjutan (SDGs)," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017