Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berencana akan mengaudit 91 unit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2017, untuk mengetahui kondisi riil kondisi lembaga tersebut agar ke depannya lebih maju dan berkembang.
"Dari 122 LPD yang ada di Badung, untuk Tahun 2017, kami berencana akan mengaudit 91 LPD terlebih dahulu dan sisanya akan diaudit pada Tahun 2018," kata Kabag Perekonomian Pemkab Badung, A.A Sagung Rosyawati, di Mangupura, Sabtu.
Upaya audit eksternal LPD ini dilakukan pemerintah untuk membantu LPD dalam membuat suatu program kerja efektif dan pemerintah dapat melihat sejauh mana kinerja dari LPD yang ada di daerah ini.
"Untuk audit internal LPD memang telah dilakukan beberapa waktu lalu, namun karena ini menjadi komitmen bapak bupati untuk membantu melakukan audit maka dilakukan kembali kegiatan audit eksternal ini," katanya.
Ia menegaskan, hasil kegiatan audit eksternal ini tidak akan dipublikasikan, sehingga pihak desa adat tidak perlu khawatir karena pemerintah menyiapkan tim auditor independen.
"Hasil auditnya nanti, akan diserahkan kepada desa adat. Tujuannnya agar mengetahui sejauh mana evaluasi dan menjadi pertimbangan perbaikan LPD agar lebih baik ke depannya," ujarnya.
Untuk kegiatan audit eksternal ini, akan dilakukan selama tiga bulan, setelah pemenang lelang diputuskan. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang memasang tender untuk mencari pihak ketiga yang dapat diajak bekerjasama.
Ia menerangkan, untuk anggaran kegiatan ini, ada tiga paket yang masuk dalam tender di LPSE. Ketiga paket itu yakni untuk belanja jasa konsultasi audit LPD di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Petang dengan nilai pagu paket Rp860 juta.
Kemudian, untuk belanja jasa konsultansi audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengwi dengan nilai pagu paket Rp1,09 miliar dan Belanja Jasa Konsultansi Audit LPD di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Abiansemal dengan nilai pagu paket Rp1,05 miliar.
Untuk tender belanja paket jasa konsultasi audit LPD di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Petang, tender yang sudah dibuka pada 2 Agustus 2017 dan ditutup pada 10 Agustus 2017.
Sedangkan, untuk tender belanja paket audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Abiansemal, sudah dimulai sejak 1 Agustus 2017 dan ditutup pada 8 Agustus 2017. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Dari 122 LPD yang ada di Badung, untuk Tahun 2017, kami berencana akan mengaudit 91 LPD terlebih dahulu dan sisanya akan diaudit pada Tahun 2018," kata Kabag Perekonomian Pemkab Badung, A.A Sagung Rosyawati, di Mangupura, Sabtu.
Upaya audit eksternal LPD ini dilakukan pemerintah untuk membantu LPD dalam membuat suatu program kerja efektif dan pemerintah dapat melihat sejauh mana kinerja dari LPD yang ada di daerah ini.
"Untuk audit internal LPD memang telah dilakukan beberapa waktu lalu, namun karena ini menjadi komitmen bapak bupati untuk membantu melakukan audit maka dilakukan kembali kegiatan audit eksternal ini," katanya.
Ia menegaskan, hasil kegiatan audit eksternal ini tidak akan dipublikasikan, sehingga pihak desa adat tidak perlu khawatir karena pemerintah menyiapkan tim auditor independen.
"Hasil auditnya nanti, akan diserahkan kepada desa adat. Tujuannnya agar mengetahui sejauh mana evaluasi dan menjadi pertimbangan perbaikan LPD agar lebih baik ke depannya," ujarnya.
Untuk kegiatan audit eksternal ini, akan dilakukan selama tiga bulan, setelah pemenang lelang diputuskan. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang memasang tender untuk mencari pihak ketiga yang dapat diajak bekerjasama.
Ia menerangkan, untuk anggaran kegiatan ini, ada tiga paket yang masuk dalam tender di LPSE. Ketiga paket itu yakni untuk belanja jasa konsultasi audit LPD di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Petang dengan nilai pagu paket Rp860 juta.
Kemudian, untuk belanja jasa konsultansi audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengwi dengan nilai pagu paket Rp1,09 miliar dan Belanja Jasa Konsultansi Audit LPD di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Abiansemal dengan nilai pagu paket Rp1,05 miliar.
Untuk tender belanja paket jasa konsultasi audit LPD di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Petang, tender yang sudah dibuka pada 2 Agustus 2017 dan ditutup pada 10 Agustus 2017.
Sedangkan, untuk tender belanja paket audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Abiansemal, sudah dimulai sejak 1 Agustus 2017 dan ditutup pada 8 Agustus 2017. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017