Singaraja (Antara Bali) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng, Bali, mengharapkan dukungan pemerintah desa di wilayah itu guna menuntaskan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).
"Kami harapkan dukungan kecamatan yang juga lebih penting adalah pemerintahan desa," kata Kepala BPN Buleleng, Ketut Suyartha, di Singaraja, Selasa.
Ia mengatakan BPN Buleleng menargetkan seluas 39.000 bidang lebih tanah dapat bersertifikat pada tahun ini. BPN pada periode pertama telah menyelesaikan seluas 16.000 bidang.
Suyartha menambahkan pada periode kedua BPN Buleleng menargetkan dapat menyelesaikan program Prona seluas 20.000 bidang.
"Kami targetkan dapat melaksanakan program ini semaksimal mungkin dengan petugas yang ada," tutur dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, peran camat dan kepala desa penting dalam hal sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
Kepala desa pun berperan dalam hal informasi pertanahan di desa dan setiap kepala desa sudah diberikan pemahaman mengenai program Prona.
"Kepala desa harus paham dulu program Prona ini baru kemudian dapat membantu warganya dalam proses kepengurusan sertifikat Prona itu sendiri," tutur dia.
Terkait tanah tempat suci seperti Pura, pihak desa adat dan dinas diharapkan juga dapat mengusulkan program sertifikat Prona sebagai salah satu upaya menjaga aset desa.
"Pura juga harus punya sertifikat. Kami harapkan pengurus desa adat dan dinas dapat proaktif agar asetnya jelas. Jangan sampai bermasalah nantinya," demikian Suyartha. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami harapkan dukungan kecamatan yang juga lebih penting adalah pemerintahan desa," kata Kepala BPN Buleleng, Ketut Suyartha, di Singaraja, Selasa.
Ia mengatakan BPN Buleleng menargetkan seluas 39.000 bidang lebih tanah dapat bersertifikat pada tahun ini. BPN pada periode pertama telah menyelesaikan seluas 16.000 bidang.
Suyartha menambahkan pada periode kedua BPN Buleleng menargetkan dapat menyelesaikan program Prona seluas 20.000 bidang.
"Kami targetkan dapat melaksanakan program ini semaksimal mungkin dengan petugas yang ada," tutur dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, peran camat dan kepala desa penting dalam hal sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
Kepala desa pun berperan dalam hal informasi pertanahan di desa dan setiap kepala desa sudah diberikan pemahaman mengenai program Prona.
"Kepala desa harus paham dulu program Prona ini baru kemudian dapat membantu warganya dalam proses kepengurusan sertifikat Prona itu sendiri," tutur dia.
Terkait tanah tempat suci seperti Pura, pihak desa adat dan dinas diharapkan juga dapat mengusulkan program sertifikat Prona sebagai salah satu upaya menjaga aset desa.
"Pura juga harus punya sertifikat. Kami harapkan pengurus desa adat dan dinas dapat proaktif agar asetnya jelas. Jangan sampai bermasalah nantinya," demikian Suyartha. (WDY)
Editor : I Made Andi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017