Mangupura (Antara Bali) - Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kabupaten Badung, Bali, meminta petugas di Terminal Tipe A Mengwi agar bersikap tegas terhadap bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) agar mau menurunkan seluruh penumpangnya di terminal setempat.
"Hal ini dilakukan agar operasional Terminal Mengwi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan kami sudah bertemu dengan Kepala Balai LLAJ-SDP untuk upaya ini agar menindak petugas di terminal setempat," kata Ketua DPC Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Badung, I Ketut Ngurah Sutharma di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, terkait permasalahan yang terjadi di Terminal Mengwi saat ini adalah banyak sopir bus AKAP yang tidak mau menurunkan penumpangnya di terminal setempat, sehingga sering terjadi keributan antara sopir angkutan lainnya yang mengantar penumpang ke Terminal Ubung, Denpasar.
Hal ini juga sering dikeluhkan para sopir angkutan yang menggunakan mini bus APV yang menilai petugas termial tidak tegas menindak sopir bus agar menurunkan penumpangnnya di Terminal Mengwi.
"Padalah dari pihak Balai LLAJ-SDP berkewajiban menurunkan penumpang bus-bus AKAP dari dan ke arah tujuan sesuai kartu pengawasannya agar turun di Mengwi," katanya.
Selain itu, pihaknya mengakui sudah duduk bersama membahas dengan para sopir mini bus APV untuk asas legalitas dan tertib. "Contohnya saja para sopir ini sudah menjaga performannya dengan memakai pakai seragam resmi, pelayanan yang baik," ujarnya.
Hal ini, diakuinya sudah disepakati dengan petugas LLAJ-SDP untuk menjalankan asas legalitas ini agar tidak terjadi keributan di Terminal Mengwi.
Sebelumnya, pada Minggu (2/7) lalu, salah satu petugas terminal tidak menurunkan penumpang di Terminal Mengwi dengan alasan kartu pengawasannya di Mataram dan penumpang yang tujuannya Denpasar juga tidak diturunkan di terminal setempat.
"Yang lebih tidak masuk akal adalah hanya ada tiga penumpang dalam bus tersebut, yang akhirnya diturunkan di Ubung. Penumpang tujuan Denpasar tidak diturunkan juga. Nah, marahlah temen sopir di terminal itu," katanya.
Ia mengatakan, antara kepala Balai dan Koordinator Terminal Mengwi sudah beda dengan pelaksanaan di lapangan. Teman-teman tersinggung. Sementara mereka disuruh disiplin dan sebagainya.
"Padahal Kepala Balai mengatakan, siapapun sekarang penumpangnya, harus diturunkan di Mengwi sesuai dengan peruntukan. Namun, beberapa hari ini diloloskan begitu saja," ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan, para sopir juga mengeluh karena kebijakan pemerintah dinilai aneh, karena Terminal Mengwi yang notabene tempat menaikkan dan menurunkan penumpang bus AKAP, justru pemerintah diberikan kartu pengawasan ke Mataram dan Padang Bai.
Untuk itu, pihaknya hanya ingin komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik selama ini antara pihaknya sengan Balai LLAJSDP dan Terminal Mengwi tetap baik. Selain itu, ada persamaan persepsi di lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan tindakan.
"Saya mengharapkan di Terminal Mengwi ada satu komando," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Hal ini dilakukan agar operasional Terminal Mengwi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan kami sudah bertemu dengan Kepala Balai LLAJ-SDP untuk upaya ini agar menindak petugas di terminal setempat," kata Ketua DPC Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Badung, I Ketut Ngurah Sutharma di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, terkait permasalahan yang terjadi di Terminal Mengwi saat ini adalah banyak sopir bus AKAP yang tidak mau menurunkan penumpangnya di terminal setempat, sehingga sering terjadi keributan antara sopir angkutan lainnya yang mengantar penumpang ke Terminal Ubung, Denpasar.
Hal ini juga sering dikeluhkan para sopir angkutan yang menggunakan mini bus APV yang menilai petugas termial tidak tegas menindak sopir bus agar menurunkan penumpangnnya di Terminal Mengwi.
"Padalah dari pihak Balai LLAJ-SDP berkewajiban menurunkan penumpang bus-bus AKAP dari dan ke arah tujuan sesuai kartu pengawasannya agar turun di Mengwi," katanya.
Selain itu, pihaknya mengakui sudah duduk bersama membahas dengan para sopir mini bus APV untuk asas legalitas dan tertib. "Contohnya saja para sopir ini sudah menjaga performannya dengan memakai pakai seragam resmi, pelayanan yang baik," ujarnya.
Hal ini, diakuinya sudah disepakati dengan petugas LLAJ-SDP untuk menjalankan asas legalitas ini agar tidak terjadi keributan di Terminal Mengwi.
Sebelumnya, pada Minggu (2/7) lalu, salah satu petugas terminal tidak menurunkan penumpang di Terminal Mengwi dengan alasan kartu pengawasannya di Mataram dan penumpang yang tujuannya Denpasar juga tidak diturunkan di terminal setempat.
"Yang lebih tidak masuk akal adalah hanya ada tiga penumpang dalam bus tersebut, yang akhirnya diturunkan di Ubung. Penumpang tujuan Denpasar tidak diturunkan juga. Nah, marahlah temen sopir di terminal itu," katanya.
Ia mengatakan, antara kepala Balai dan Koordinator Terminal Mengwi sudah beda dengan pelaksanaan di lapangan. Teman-teman tersinggung. Sementara mereka disuruh disiplin dan sebagainya.
"Padahal Kepala Balai mengatakan, siapapun sekarang penumpangnya, harus diturunkan di Mengwi sesuai dengan peruntukan. Namun, beberapa hari ini diloloskan begitu saja," ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan, para sopir juga mengeluh karena kebijakan pemerintah dinilai aneh, karena Terminal Mengwi yang notabene tempat menaikkan dan menurunkan penumpang bus AKAP, justru pemerintah diberikan kartu pengawasan ke Mataram dan Padang Bai.
Untuk itu, pihaknya hanya ingin komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik selama ini antara pihaknya sengan Balai LLAJSDP dan Terminal Mengwi tetap baik. Selain itu, ada persamaan persepsi di lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan tindakan.
"Saya mengharapkan di Terminal Mengwi ada satu komando," ujarnya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017