Denpasar (Antara Bal;i) - Dinas Pendidikan Provinsi Bali menargetkan dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain terkait peralihan pengelolaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
"Oleh karena itu, saya mengajak para kepala sekolah dan guru, agar Bali bisa menjadi model itu," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, selama ini Bali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena proses pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi berjalan dengan baik dan tidak bermasalah.
Meskipun demikian, TIA tidak memungkiri bahwa proses pengalihan ini menjadi tantangan yang luar biasa, apalagi di tengah kondisi SMA/SMK di Bali yang kualitasnya masih berbeda-beda.
"Kami berharap semua sekolah (SMA/SMK-red) kualitasnya bisa sama karena para orang tua tentu berharap masa depan anak-anaknya menjadi lebih baik lewat pendidikan," ucapnya pada pelatihan bagi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Forum Bali Pintar itu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta berpandangan salah satu upaya untuk menyamakan kualitas pendidikan di SMA/SMK adalah melalui pembiayaan dari APBD yang lebih besar kepada tiap sekolah.
Dengan demikian, lanjut dia, siswa-siswi dapat mengenyam pendidikan dengan gratis atau dengan kata lain pembiayaan kegiatan di sekolah tidak ada lagi yang berasal dari anak didik.
Pihaknya menargetkan sekolah gratis tersebut dapat diimplementasikan mulai APBD Perubahan 2018 dan saat ini sedang dilakukan kajian terkait kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program tersebut.
"Kami berusaha keras untuk meningkatkan kualitas SDM Bali melalui pendidikan karena dengan cara itu kita bisa bersaing di era global ini," katanya.
Sudikerta menambahkan untuk menyamakan kualitas sekolah juga dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas para guru yakni dengan meningkatkan strata pendidikannya dan juga kesejahteraan mereka.
"Di samping itu, diperlukan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang lebih memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Kami ingatkan pula, jangan sampai sekolah menerima siswa melebihi daya tampung ruang kelas," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Oleh karena itu, saya mengajak para kepala sekolah dan guru, agar Bali bisa menjadi model itu," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, selama ini Bali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena proses pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi berjalan dengan baik dan tidak bermasalah.
Meskipun demikian, TIA tidak memungkiri bahwa proses pengalihan ini menjadi tantangan yang luar biasa, apalagi di tengah kondisi SMA/SMK di Bali yang kualitasnya masih berbeda-beda.
"Kami berharap semua sekolah (SMA/SMK-red) kualitasnya bisa sama karena para orang tua tentu berharap masa depan anak-anaknya menjadi lebih baik lewat pendidikan," ucapnya pada pelatihan bagi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Forum Bali Pintar itu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta berpandangan salah satu upaya untuk menyamakan kualitas pendidikan di SMA/SMK adalah melalui pembiayaan dari APBD yang lebih besar kepada tiap sekolah.
Dengan demikian, lanjut dia, siswa-siswi dapat mengenyam pendidikan dengan gratis atau dengan kata lain pembiayaan kegiatan di sekolah tidak ada lagi yang berasal dari anak didik.
Pihaknya menargetkan sekolah gratis tersebut dapat diimplementasikan mulai APBD Perubahan 2018 dan saat ini sedang dilakukan kajian terkait kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program tersebut.
"Kami berusaha keras untuk meningkatkan kualitas SDM Bali melalui pendidikan karena dengan cara itu kita bisa bersaing di era global ini," katanya.
Sudikerta menambahkan untuk menyamakan kualitas sekolah juga dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas para guru yakni dengan meningkatkan strata pendidikannya dan juga kesejahteraan mereka.
"Di samping itu, diperlukan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang lebih memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Kami ingatkan pula, jangan sampai sekolah menerima siswa melebihi daya tampung ruang kelas," ujarnya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017