Singaraja (Antara Bali) - Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana mendorong kalangan masyarakat di daerah itu untuk rajin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) guna menyukseskan pembangunan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
"Keberhasilan dalam membangun Kabupaten Buleleng sangat ditopang oleh penerimaan pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan," katanya di Singaraja, Bali, Jumat.
Ia mengatakan, para camat, lurah dan seluruh perangkat desa yang merupakan garda terdepan pemerintah diharapkan agar dapat memberikan teladan dalam pembayaran pajak di masing-masing wilayahnya.
Dengan pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo pada 30 September 2017 diharapkan tahapan penerimaan pendapatan PBB-P2 dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
"Sehingga harapannya adalah dana pembangunan yang sebagian bersumber dari PBB-P2. Dengan masuknya PBB-P2 sebagai pajak daerah tentu merupakan peluang besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah," kata dia.
Lebih lanjut Bupati Agus Suradnyana menyebutkan beberapa permasalahan terkait rendahnya penerimaan PAD yaitu optimalisasi diantaranya, basis data wajib pajak yang dimiliki belum akurat.
Selain itu juga penting menjaga kesadaran sebagian wajib pajak dalam hal memenuhi kewajibannya membayar pajak belum maksimal dan laju pertumbuhan ekonomi belum sesuai dengan yang diharapkan.
Hal itu berdampak terhadap penerimaan daerah dari sumber-sumber PAD kurang optimal serta keterbatasan sumber daya menusia dalam mengelola pendapatan.
"Diperlukan langkah-langkah optimalisasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah seperti melakukan pemutahiran data, perluasan basis pajak dan restribusi, melaksanakan sistem pelayanan dan administrasi perpajakan, mendorong iklim usaha dan investasi, penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, memperbaiki fasilitas-fasilitas objek restribusi melalui berbagai perbankan infrastruktur pendukung restribusi," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Keberhasilan dalam membangun Kabupaten Buleleng sangat ditopang oleh penerimaan pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan," katanya di Singaraja, Bali, Jumat.
Ia mengatakan, para camat, lurah dan seluruh perangkat desa yang merupakan garda terdepan pemerintah diharapkan agar dapat memberikan teladan dalam pembayaran pajak di masing-masing wilayahnya.
Dengan pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo pada 30 September 2017 diharapkan tahapan penerimaan pendapatan PBB-P2 dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
"Sehingga harapannya adalah dana pembangunan yang sebagian bersumber dari PBB-P2. Dengan masuknya PBB-P2 sebagai pajak daerah tentu merupakan peluang besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah," kata dia.
Lebih lanjut Bupati Agus Suradnyana menyebutkan beberapa permasalahan terkait rendahnya penerimaan PAD yaitu optimalisasi diantaranya, basis data wajib pajak yang dimiliki belum akurat.
Selain itu juga penting menjaga kesadaran sebagian wajib pajak dalam hal memenuhi kewajibannya membayar pajak belum maksimal dan laju pertumbuhan ekonomi belum sesuai dengan yang diharapkan.
Hal itu berdampak terhadap penerimaan daerah dari sumber-sumber PAD kurang optimal serta keterbatasan sumber daya menusia dalam mengelola pendapatan.
"Diperlukan langkah-langkah optimalisasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah seperti melakukan pemutahiran data, perluasan basis pajak dan restribusi, melaksanakan sistem pelayanan dan administrasi perpajakan, mendorong iklim usaha dan investasi, penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, memperbaiki fasilitas-fasilitas objek restribusi melalui berbagai perbankan infrastruktur pendukung restribusi," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017