Mangupura (Antara Bali) - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengklaim serapan dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2016 mencapai 88.24 persen.
Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Badung, Jumat, Giri Prasta menyampaikan hal itu saat acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2016.
"Serapan Anggaran 2016 menunjukkan bahwa pendapatan daerah ditetapkan Rp3,9 triliun lebih, namun dapat direalisasi mencapai Rp4,2 triiyun lebih," katanya.
Lebih lanjut Giri Prasta, untuk belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp4,6 triliun lebih dan realisasi Rp4 triliun lebih, sehingga realisasi belanja daerah mencapai 88,24 persen.
Sementara penerimaan pembiayaan dirancang Rp913 miliar lebih, realisasi Rp914 miliar lebih atau 100,10 persen.
"Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan," katanya.
Pengeluaraan pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp169 miliar lebih dan realisasinya Rp4,8 miliar lebih (2,83 persen).
Dari pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp63,9 miliar lebih, yang pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp1 triliun lebih.
Bupati Giri Prasta menambahkan, LKPJ Bupati Badung Tahun 2016 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan Pemkab Badung selama 2016.
"Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah yakni memantapkan tata kelola pemerintahan dan kemandirian masyarakat untuk memperkuat daya saing daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan ada sembilan skala prioritas pembangunan meliputi peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi.
Selanjutnya, perluasan akses layanan kesehatan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kemudian, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender.
Dalam sidang itu dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Sekda Badung, serta Kepala Perangkat Daearah dilingkungan Pemkab Badung. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Badung, Jumat, Giri Prasta menyampaikan hal itu saat acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2016.
"Serapan Anggaran 2016 menunjukkan bahwa pendapatan daerah ditetapkan Rp3,9 triliun lebih, namun dapat direalisasi mencapai Rp4,2 triiyun lebih," katanya.
Lebih lanjut Giri Prasta, untuk belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp4,6 triliun lebih dan realisasi Rp4 triliun lebih, sehingga realisasi belanja daerah mencapai 88,24 persen.
Sementara penerimaan pembiayaan dirancang Rp913 miliar lebih, realisasi Rp914 miliar lebih atau 100,10 persen.
"Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan," katanya.
Pengeluaraan pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp169 miliar lebih dan realisasinya Rp4,8 miliar lebih (2,83 persen).
Dari pembiayaan tersebut diperoleh sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp63,9 miliar lebih, yang pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp1 triliun lebih.
Bupati Giri Prasta menambahkan, LKPJ Bupati Badung Tahun 2016 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan Pemkab Badung selama 2016.
"Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016, pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah yakni memantapkan tata kelola pemerintahan dan kemandirian masyarakat untuk memperkuat daya saing daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan ada sembilan skala prioritas pembangunan meliputi peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi.
Selanjutnya, perluasan akses layanan kesehatan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup.
Kemudian, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender.
Dalam sidang itu dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Sekda Badung, serta Kepala Perangkat Daearah dilingkungan Pemkab Badung. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017