Denpasar (Antara Bali) - Anggota Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr. Nyoman Sugawa Korry mengusulkan agar tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa turun dikisaran enam persen per tahun.
"Selama ini, tingkat suku bunga KUR sebesar sembilan persen. Diharapkan KUR bunganya bisa menjadi enam persen per tahun, dan gerakan koperasi dilibatkan dalam penyaluran KUR di seluruh Indonesia," kata Sugawa Korry mengadiri Rakernas Dekopin di Makassar, dikonfirmasi Antara, Selasa.
Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini mengatakan usulan serupa juga pernah disampaikan dalam dialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akhir tahun lalu di Jakarta.
"Pada prinsinya usulan itu sangat direspon positif. Oleh karena penurunan suku bunga terkait subsidi dari APBN, maka terlebih dahulu harus dianggarkan subsidinya pada APBN," kata Sugawa Korry.
Selain mengusulkan penurunan tingkat suku bunga KUR pada Rakernas Dekopin tersebut, kata Sugawa Korry, pihaknya juga mengusulkan agar Kredit Investasi Kecik (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dikembangkan lagi agar menyesuaikan dengan perkembangan kekinian.
"KIK dan KMKP polanya sangat tepat untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor industri kecil berbasis kerakyatan," ucapnya.
Sementara itu, terkait tingginya tingkat suku bunga kredit di luar KUR, mendapat sorotan anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan.
Politikus Partai NasDem mengatakan jika Indonesia ingin pertumbuhan ekonominya sejajar dengan negara di Eropa, maka Indonesia harus terapkan suku bunga sampai dua persen.
"Sekarang sudah 14 persen suku bunga kredit. Kalau negara-negara di Eropa hanya dua persen," kata Tirtawan.
Ia mengatakan penerapan tingkat suku bunga dua persen itu bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara masif dan riil.
"Tingginya suku bunga hingga 14 persen adalah faktor utama penghambat dan pembunuh iklim ekonomi. Kalau ingin cepat maju dan sejajar dengan negara maju seharusnya Indonesia terapkan kebijakan fiskal yang sudah teruji dan terbukti secara kasat mata. Mudah-mudahan tidak ada mafia kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan orang-orang yang hanya ada di puncak atau dekat kekuasaan saja," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Selama ini, tingkat suku bunga KUR sebesar sembilan persen. Diharapkan KUR bunganya bisa menjadi enam persen per tahun, dan gerakan koperasi dilibatkan dalam penyaluran KUR di seluruh Indonesia," kata Sugawa Korry mengadiri Rakernas Dekopin di Makassar, dikonfirmasi Antara, Selasa.
Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini mengatakan usulan serupa juga pernah disampaikan dalam dialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akhir tahun lalu di Jakarta.
"Pada prinsinya usulan itu sangat direspon positif. Oleh karena penurunan suku bunga terkait subsidi dari APBN, maka terlebih dahulu harus dianggarkan subsidinya pada APBN," kata Sugawa Korry.
Selain mengusulkan penurunan tingkat suku bunga KUR pada Rakernas Dekopin tersebut, kata Sugawa Korry, pihaknya juga mengusulkan agar Kredit Investasi Kecik (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dikembangkan lagi agar menyesuaikan dengan perkembangan kekinian.
"KIK dan KMKP polanya sangat tepat untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor industri kecil berbasis kerakyatan," ucapnya.
Sementara itu, terkait tingginya tingkat suku bunga kredit di luar KUR, mendapat sorotan anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan.
Politikus Partai NasDem mengatakan jika Indonesia ingin pertumbuhan ekonominya sejajar dengan negara di Eropa, maka Indonesia harus terapkan suku bunga sampai dua persen.
"Sekarang sudah 14 persen suku bunga kredit. Kalau negara-negara di Eropa hanya dua persen," kata Tirtawan.
Ia mengatakan penerapan tingkat suku bunga dua persen itu bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara masif dan riil.
"Tingginya suku bunga hingga 14 persen adalah faktor utama penghambat dan pembunuh iklim ekonomi. Kalau ingin cepat maju dan sejajar dengan negara maju seharusnya Indonesia terapkan kebijakan fiskal yang sudah teruji dan terbukti secara kasat mata. Mudah-mudahan tidak ada mafia kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan orang-orang yang hanya ada di puncak atau dekat kekuasaan saja," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017