Jakarta (Antara Bali) - Jaringan relawan NKRI mengajak seluruh elemen bangsa menjaga agar situasi tetap kondusif dan tidak menjadikan Pilkada sebagai kelanjutan 'pertarungan' kekuatan pada Pilpres 2014.
"Presiden dan Wakil Presiden perlu memastikan netralitas aparatur pemerintah di semua tingkatan dalam kaitannya dengan Pilkada serentak 2017," kata Waketum Relawan NKRI, Rambun Tjajo, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Pilkada Serentak Tahap II yang digelar 15 Februari 2017 bukan hanya di DKI Jakarta, melainkan di 101 Kabupaten/Kota dan Propinsi di Indonesia. Pilkada ini merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin di berbagai daerah di Indonesia.
Pilkada, kata dia, sudah semestinya memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan bangsa, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk dipilih dan memilih tanpa membedakan Agama, Suku, Ras dan Gender, sesuai konstitusi UUD 1945.
Dengan demikian, pilkada harus menjadi proses kebebasan demokratis dalam memilih pemimpin terbaik tanpa tekanan, ancaman dan apalagi untuk memutus tali silaturahmi kebangsaan antar pemilih di Indonesia.
"Kita tidak mau kemerdekaan politik kita diambil oleh kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu yang bertentangan dengan demokrasi dan UUD 1945. Kita mau Indonesia damai, tentram, loh jinawi dan rahmat bagi kita semua," kata Rambun.
Ia berharap Pilkada dapat berjalan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan begitu akan lahir pemimpin daerah yang amanah dan berpihak ke rakyat.
"Kita harus belajar menerima kekalahan dengan lapang dada dan menang dengan tidak merasa jumawa," ujarnya.
Perwakilan relawan NKRI lainnya, Yayong Waryono menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada Serentak 2017. Pihaknya meminta Polri menegakkan keadilan seadil-adilnya dan melaksanakannya secara transparan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Presiden dan Wakil Presiden perlu memastikan netralitas aparatur pemerintah di semua tingkatan dalam kaitannya dengan Pilkada serentak 2017," kata Waketum Relawan NKRI, Rambun Tjajo, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Pilkada Serentak Tahap II yang digelar 15 Februari 2017 bukan hanya di DKI Jakarta, melainkan di 101 Kabupaten/Kota dan Propinsi di Indonesia. Pilkada ini merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin di berbagai daerah di Indonesia.
Pilkada, kata dia, sudah semestinya memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan bangsa, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk dipilih dan memilih tanpa membedakan Agama, Suku, Ras dan Gender, sesuai konstitusi UUD 1945.
Dengan demikian, pilkada harus menjadi proses kebebasan demokratis dalam memilih pemimpin terbaik tanpa tekanan, ancaman dan apalagi untuk memutus tali silaturahmi kebangsaan antar pemilih di Indonesia.
"Kita tidak mau kemerdekaan politik kita diambil oleh kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu yang bertentangan dengan demokrasi dan UUD 1945. Kita mau Indonesia damai, tentram, loh jinawi dan rahmat bagi kita semua," kata Rambun.
Ia berharap Pilkada dapat berjalan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan begitu akan lahir pemimpin daerah yang amanah dan berpihak ke rakyat.
"Kita harus belajar menerima kekalahan dengan lapang dada dan menang dengan tidak merasa jumawa," ujarnya.
Perwakilan relawan NKRI lainnya, Yayong Waryono menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada Serentak 2017. Pihaknya meminta Polri menegakkan keadilan seadil-adilnya dan melaksanakannya secara transparan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017