Singaraja (Antara Bali) - Forum Komunikasi Kepala Desa (Forkomdes) Kabupaten Buleleng, Bali, mempertanyakan usulan penawaran pembelian buku perpustakaan desa dari pihak kecamatan yang ada di daerah itu.
"Kami akan pertanyakan surat penawaran tersebut karena surat tersebut merupakan hasil rapat dari Kejaksanaan Negeri (Kejari) Singaraja dan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng yang kemudian diteruskan ke camat," kata Ketua Forkomdes Buleleng, Made Suteja di Singaraja, Bali, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya segera merapatkan barisan bersama sejumlah kepala desa di Buleleng untuk segera beraudensi dengan DPRD dan juga pelaksana tugas (Plt) bupati.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi adalah kebanyakan desa-desa di Buleleng telah menyusun program kerja dan apakah bisa penawaran tersebut dianggarkan dari dana desa yang bersember dari pemerintah pusat.
Bahkan, katanya menambahkan, dalam penawaran tersebut dana desa yang harus dikeluarkan oleh pihak desa untuk pengadaan buku perpustakaan mencapai sekitar Rp50 juta
Para kepala desa di Buleleng juga belum mengetahui secara pasti mengenai dasar hukum penggunaaan dana desa untuk pembelian buku perpustakaan nantinya. "Siapa nanti yang akan bertanggung jawab terhadap persoalan ini," papar dia.
Selain itu, pihaknya ingin meminta pertanggung jawaban resmi dari pemerintah daerah. "Kami terus terang ingin mencari kejelasannya dulu agar tidak ada masalah nantinya," tambahnya.
Dikatakan pula, pihaknya sempat mencari informasi hanya di Kabupaten Buleleng saja terdapat penawaran seperti itu. "Di kabupaten lain tidak ada itu. Kami hanya ingin kejelasannya saja," tambahnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami akan pertanyakan surat penawaran tersebut karena surat tersebut merupakan hasil rapat dari Kejaksanaan Negeri (Kejari) Singaraja dan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng yang kemudian diteruskan ke camat," kata Ketua Forkomdes Buleleng, Made Suteja di Singaraja, Bali, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya segera merapatkan barisan bersama sejumlah kepala desa di Buleleng untuk segera beraudensi dengan DPRD dan juga pelaksana tugas (Plt) bupati.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi adalah kebanyakan desa-desa di Buleleng telah menyusun program kerja dan apakah bisa penawaran tersebut dianggarkan dari dana desa yang bersember dari pemerintah pusat.
Bahkan, katanya menambahkan, dalam penawaran tersebut dana desa yang harus dikeluarkan oleh pihak desa untuk pengadaan buku perpustakaan mencapai sekitar Rp50 juta
Para kepala desa di Buleleng juga belum mengetahui secara pasti mengenai dasar hukum penggunaaan dana desa untuk pembelian buku perpustakaan nantinya. "Siapa nanti yang akan bertanggung jawab terhadap persoalan ini," papar dia.
Selain itu, pihaknya ingin meminta pertanggung jawaban resmi dari pemerintah daerah. "Kami terus terang ingin mencari kejelasannya dulu agar tidak ada masalah nantinya," tambahnya.
Dikatakan pula, pihaknya sempat mencari informasi hanya di Kabupaten Buleleng saja terdapat penawaran seperti itu. "Di kabupaten lain tidak ada itu. Kami hanya ingin kejelasannya saja," tambahnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017