Amlapura (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Pemerintah Kabupaten Karangasem menyusun program pembangunan yang terfokus pada berbagai upaya pengentasan kemiskinan.
"Pertama harus diubah `mindset` (pola pikir) bahwa pemerintah itu melayani masyarakat bukan dilayani dan memiliki tugas menyejahterakan masyarakat. Fokuskan program pada berbagai upaya pengentasan kemiskinan," kata Pastika saat mengadakan kunjungan kerja ke Amlapura, Karangasem, Rabu.
Menurut dia, dengan melihat masih tingginya angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Karangasem sebesar 7,44 persen, menempatkannya pada posisi teratas dibandingkan delapan kabupaten lainnya, sehingga harus dicari akar permasalahannya.
"Data siapa yang masih miskin, dimana letaknya, apa penyebabnya dan carikan solusi untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Semua harus fokus, kerja keras, dan kerahkan segala daya dan upaya pada kemiskinan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pastika yang didampingi oleh Wagub Sudikerta dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali, secara khusus menginstruksikan para kepala desa agar bekerja secara jujur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi data tentang warganya yang masih miskin.
Khususnya data warga yang memerlukan bantuan bedah rumah, terlebih dalam data yang diterima dari BPS untuk tahun 2015 masih ada sekitar 568 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Karangasem dan angka tersebut bisa saja bertambah atau berkurang sehingga data perlu diverifikasi kembali agar benar-benar valid.
"Saya mau kasi pekerjaan rumah buat para kepala desa, saya minta kepala desa melakukan verifikasi data terhadap warganya yang memerlukan bedah rumah, lakukan by name dan by address. Berikan data yang sesungguhnya, jangan coba-coba melakukan manipulasi data karena hal tersebut tergolong tindakan korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengatakan berbagai program telah dilakukan oleh Pemkab Karangasem dan jajarannya dalam upaya mengantarkan masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan, diantaranya dengan melakukan bedah rumah, penanganan gepeng, serta bantuan pada penyandang disabilitas.
Di samping itu Kabupaten Karangasem telah menerima berbagai bantuan sebagai bentuk dari sinergitas Pemprov Bali dan pemkab, diantaranya berupa bantuan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) sebanyak 82 Gapoktan, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) di 54 desa dan bantuan bedah rumah hingga akhir 2016 sebanyak 7.933 unit.
Ke depannya, Mas Sumatri berharap sinergitas yang terbentuk antara pemprov dan pemkab akan semakin meningkat, mengingat masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Persoalan itu diantaranya penanganan rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih cukup banyak, kurangnya infrastruktur dasar, akses barang dan jasa belum menjangkau seluruh Karangasem, masih tingginya angka kemiskinan dan masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia serta masih adanya permasalahan sosial gelandangan dan pengemis. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Pertama harus diubah `mindset` (pola pikir) bahwa pemerintah itu melayani masyarakat bukan dilayani dan memiliki tugas menyejahterakan masyarakat. Fokuskan program pada berbagai upaya pengentasan kemiskinan," kata Pastika saat mengadakan kunjungan kerja ke Amlapura, Karangasem, Rabu.
Menurut dia, dengan melihat masih tingginya angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Karangasem sebesar 7,44 persen, menempatkannya pada posisi teratas dibandingkan delapan kabupaten lainnya, sehingga harus dicari akar permasalahannya.
"Data siapa yang masih miskin, dimana letaknya, apa penyebabnya dan carikan solusi untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Semua harus fokus, kerja keras, dan kerahkan segala daya dan upaya pada kemiskinan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pastika yang didampingi oleh Wagub Sudikerta dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali, secara khusus menginstruksikan para kepala desa agar bekerja secara jujur dan bersungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi data tentang warganya yang masih miskin.
Khususnya data warga yang memerlukan bantuan bedah rumah, terlebih dalam data yang diterima dari BPS untuk tahun 2015 masih ada sekitar 568 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Karangasem dan angka tersebut bisa saja bertambah atau berkurang sehingga data perlu diverifikasi kembali agar benar-benar valid.
"Saya mau kasi pekerjaan rumah buat para kepala desa, saya minta kepala desa melakukan verifikasi data terhadap warganya yang memerlukan bedah rumah, lakukan by name dan by address. Berikan data yang sesungguhnya, jangan coba-coba melakukan manipulasi data karena hal tersebut tergolong tindakan korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengatakan berbagai program telah dilakukan oleh Pemkab Karangasem dan jajarannya dalam upaya mengantarkan masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan, diantaranya dengan melakukan bedah rumah, penanganan gepeng, serta bantuan pada penyandang disabilitas.
Di samping itu Kabupaten Karangasem telah menerima berbagai bantuan sebagai bentuk dari sinergitas Pemprov Bali dan pemkab, diantaranya berupa bantuan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) sebanyak 82 Gapoktan, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) di 54 desa dan bantuan bedah rumah hingga akhir 2016 sebanyak 7.933 unit.
Ke depannya, Mas Sumatri berharap sinergitas yang terbentuk antara pemprov dan pemkab akan semakin meningkat, mengingat masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Persoalan itu diantaranya penanganan rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih cukup banyak, kurangnya infrastruktur dasar, akses barang dan jasa belum menjangkau seluruh Karangasem, masih tingginya angka kemiskinan dan masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia serta masih adanya permasalahan sosial gelandangan dan pengemis. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017