Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Provinsi Bali, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu untuk tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu calon bupati karena termasuk dalam kategori politik praktis.
"Tidak hanya ASN, termasuk aparatur desa dilarang berpolitik praktis," kata anggota Bawaslu Bali I Ketut Sunadra, di Denpasar, pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu.
Berdasarkan peraturan yang ada, kepala desa dilarang membuat kegiatan yang dapat dipersepsikan menguntungkan salah satu calon bupati, ada sanksi hukumnya kalau hal tersebut dilanggar, tambahnya.
Pihaknya mensinyalir adanya keberpihakan kepala desa terhadap salah satu calon bupati yang akan berlaga di Pilkada Buleleng pada 15 Februari 2017 itu.
"Kepala desa kami harapkan bersikap netral, objektif, serta mampu mengayomi seluruh masyarakatnya. Berikan masyarakat berdaulat lima tahun sekali untuk menentukan pemimpinnya dalam kurun lima tahun kedepan," ucap Sunadra yang juga Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bali itu.
Hal senada disampaikan oleh mantan Komisioner KPU Pusat I Gusti Putu Artha yang berorasi tentang harapannya dalam Pemilihan Gubernur Bali 2018, agar masyarakat lebih jeli dalam menentukan pemimpin ke depannya dan tidak menyerahkan cek kosong kepada partai politik.
"Jangan sampai masyarakat salah memilih pemimpin, karena di tangan merekalah penggunaan anggaran akan diatur, jangan sampai memilih pemimpin yang nantinya menggunakan anggaran untuk kepentingannya pribadi atau golongannya," ujarnya.
Menurut dia, pilihlah pemimpin yang bisa memberikan anggaran sebesar-besarnya pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya.
"Untuk itu, mari kita jeli dan cerdas dalam memilih pemimpin, kita kuliti betul calon pemimpin kita. Jangan berikan cek kosong pada partai politik, masyarakat harus bergerak menggunakan hak pilihnya," ajaknya.
Dalam orasinya, Gusti Putu Artha juga menyampaikan apresiasinya atas berbagai program pro rakyat yang telah digelontorkan Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wagub Sudikerta.
"Saya harus akui program pro rakyat beliau seperti JKBM, bedah rumah, Simantri dan SMA Bali Mandara patut mendapatkan apresiasi. Ke depannya siapapun pemimpin Bali selanjutnya saya harapkan program yang sudah pro rakyat ini dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan lagi," ucapnya berharap.
Di sinilah, lanjut dia, peran besar dari masyarakat Bali untuk dapat memilih pemimpin Bali yang tepat sehingga mari ciptakan gerakan sadar gunakan hak pilih. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Tidak hanya ASN, termasuk aparatur desa dilarang berpolitik praktis," kata anggota Bawaslu Bali I Ketut Sunadra, di Denpasar, pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu.
Berdasarkan peraturan yang ada, kepala desa dilarang membuat kegiatan yang dapat dipersepsikan menguntungkan salah satu calon bupati, ada sanksi hukumnya kalau hal tersebut dilanggar, tambahnya.
Pihaknya mensinyalir adanya keberpihakan kepala desa terhadap salah satu calon bupati yang akan berlaga di Pilkada Buleleng pada 15 Februari 2017 itu.
"Kepala desa kami harapkan bersikap netral, objektif, serta mampu mengayomi seluruh masyarakatnya. Berikan masyarakat berdaulat lima tahun sekali untuk menentukan pemimpinnya dalam kurun lima tahun kedepan," ucap Sunadra yang juga Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bali itu.
Hal senada disampaikan oleh mantan Komisioner KPU Pusat I Gusti Putu Artha yang berorasi tentang harapannya dalam Pemilihan Gubernur Bali 2018, agar masyarakat lebih jeli dalam menentukan pemimpin ke depannya dan tidak menyerahkan cek kosong kepada partai politik.
"Jangan sampai masyarakat salah memilih pemimpin, karena di tangan merekalah penggunaan anggaran akan diatur, jangan sampai memilih pemimpin yang nantinya menggunakan anggaran untuk kepentingannya pribadi atau golongannya," ujarnya.
Menurut dia, pilihlah pemimpin yang bisa memberikan anggaran sebesar-besarnya pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya.
"Untuk itu, mari kita jeli dan cerdas dalam memilih pemimpin, kita kuliti betul calon pemimpin kita. Jangan berikan cek kosong pada partai politik, masyarakat harus bergerak menggunakan hak pilihnya," ajaknya.
Dalam orasinya, Gusti Putu Artha juga menyampaikan apresiasinya atas berbagai program pro rakyat yang telah digelontorkan Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wagub Sudikerta.
"Saya harus akui program pro rakyat beliau seperti JKBM, bedah rumah, Simantri dan SMA Bali Mandara patut mendapatkan apresiasi. Ke depannya siapapun pemimpin Bali selanjutnya saya harapkan program yang sudah pro rakyat ini dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan lagi," ucapnya berharap.
Di sinilah, lanjut dia, peran besar dari masyarakat Bali untuk dapat memilih pemimpin Bali yang tepat sehingga mari ciptakan gerakan sadar gunakan hak pilih. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017