Amlapura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Kodim 1623 Karangasem, Kejaksaan Negeri Amlapura dan Polres setempat (Forkopimda) menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Penanggulangan Bahaya Radikalisme dan Program Deradikalisasi di Wantilan Kantor Bupati.

Penandatanganan berlangsung hari Jumat, dan dilakukan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri bersama Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Ivan Jaka MW, Dandim 1623 Karangasem Letkol INF Fierman Sjafrial Agustus dan Kapolres Karangasem AKBP Sugeng Sudarso SH dalam satu acara yang disaksikan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Sekdakab Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, para asisten, sejumlah staf ahli bupati dan kepala SKPD di jajaran Pemkab Karangasem.

Sementara itu, usai penandatanganan Bupati Mas Sumatri mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung dilakukannya kesepakatan ini, yang nantinya dapat dijadikan langkah awal untuk meningkatkan kerja sama nyata dalam penanggulangan bahaya radikalisme dan program deradikalisasi.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama ini, sekaligus sebagai upaya efektivitas penangganan masalah bangkitnya faham radikal yang semakin tampak bergejolak. Hal ini terlihat ketika muncul berbagai peristiwa teror pemboman di Tanah Air, yang telah merenggut banyak korban jiwa dan berdampak luas terhadap keamanan ketenteraman serta ketertiban masyarakat.

Di samping itu, kesepakatan itu merupakan itikad baik bersama sebagai penyelenggara pemerintahan, serta nantinya pula mengajak seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban wilayahnya masing-masing.

"Laporkan segera kepada pihak berwajib bila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Mari bersama-sama berpartisipasi menjaga Kabupaten Karangasem tetap nyaman dan damai, agar visi pemerintah yaitu menuju Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana dapat berjalan sesuai harapan," ujar Bupati Mas Sumatri.

Dikatakannya, situasi dan kondisi di Kabupaten Karangasem sekarang ini tergolong kondusif, meski demikian tidak boleh lengah sedikit pun, dan semua unsur masyarakat harus tetap waspada.

"Dan untuk menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kita tidak hanya tergantung kepada pihak kepolisian saja. Guna terciptanya situasi dan kondisi yang aman merupakan hal yang mutlak harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat," ucapnya.

Dia melanjutkan, hendaknya semua elemen masyarakat selalu waspada. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antara masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah terus ditingkatkan sehingga tidak sampai kecolongan.

Lebih lanjut Bupati Mas Sumatri mengatakan, selaku komponen bangsa sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat senantiasa berperan aktif dalam menangkal terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI.

"Untuk itu diperlukan langkah strategis, inovatif, terpadu, sistematis, serius dan komprehensif dalam rangka mengeleminir dan mengantisipasi bangkitnya faham radikal," ujarnya. (WDY)

Pewarta: Pewarta: Tri Vivi Suryani
: I Gusti Bagus Widyantara

COPYRIGHT © ANTARA 2026