"Hal ini penting dan kami sudah beberapa kali berkoordinasi, dengan begitu kepercayaan publik akan terjaga," kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Denpasar, Senin.
Pihaknya sangat berharap agar pilkada di kabupaten paling utara Pulau Bali itu yang akan dihelat pada Februari 2017 dapat berjalan dengan kondusif.
"Apalagi Buleleng merupakan salah satu barometer politik di Bali dengan karakternya yang khas dan jumlah pemilih paling besar," ujarnya.
Di samping itu, menurut Raka Sandi, penyelesaian keseluruhan tahapan Pilkada Buleleng juga nantinya berimplikasi terhadap persiapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wagub Bali pada 2018.
"Sejalan dengan itu (Pilkada Buleleng-red), persiapan Pilkada Bali sudah berjalan, demikian juga untuk Pilkada Klungkung dan Gianyar. Kami memandang ini sebagai satu kesatuan, sehingga kami berharap Pilkada Buleleng dapat berjalan dengan baik," ujar Raka Sandi.
Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Komisi Pemilihan Umum setempat sudah menandatangi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada 2017 dengan anggaran yang disepakati Rp40,2 miliar.
Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suardana mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Buleleng karena telah menyetujui usulan NPHD pilkada 2017.
KPU Buleleng, lanjut dia, kini fokus menyusun mekanisme pelaksanaan pilkada mulai dari tahap pencalonan peserta, pembentukan petugas lapangan dan beberapa persiapan lainnya.
Menurut Gede Suardana, dua pos anggaran yang menelan biaya paling besar adalah honorarium dan penyediaan barang dan jasa. "Honorarium untuk petugas KPU tingkat kecamatan dan desa mencapai sekitar Rp15 miliar lebih sementara penyediaan barang dan jasa sekitar Rp24 miliar lebih. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
