Tabanan (Antara Bali) - Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi membantah kabar bahwa dirinya bersama dengan pimpinan dewan lain mendapatkan jatah masing-masing satu orang CPNS serta menjanjikan jatah kepada seluruh anggota dewan dalam seleksi pegawai negeri 2010.
"Kalau ada yang mengatakan bahwa saya mendapat jatah atau menjanjikan jatah kursi PNS kepada anggota dewan, itu semuanya tidak benar itu, fitnah. Saya tidak pernah menjanjikan jatah kepada anggota dewan," katanya ketika dihubungi di Tabanan, Selasa.
Ia menegaskan bahwa sejak awal, justru dirinya tidak mau tahu soal CPNS yang bukan kapasitasnya untuk memutuskan karena dirinya sebagai ketua dewan.
"Soal CPNS, itu urusannya bupati, bukan urusan ketua dewan," kata Suryadi menjawab tudingan miring anggota dewan lainnya yang mengaku pernah dijanjikan jatah satu orang CPNS oleh dirinya.
Sebelumnnya, setelah pengumuman hasil seleksi CPNS Jumat (10/12) lalu, salah seorang anggota dewan dari F PDIP, I Made Wardana melampiaskan kekesalannya setelah nama yang disetornya, tidak lolos CPNS.
Dia merasa dibohongi oleh ketua dewan maupun eksekutif, yang sempat menjanjikan jatah satu-satu setiap anggota dewan sehingga mereka tidak banyak komentar waktu ribut-ribut soal CPNS.
Namun setelah dia dan sejumlah anggota dewan menyetorkan nama-nama CPNS titipan, tidak ada satupun titipan dewan yang lulus.
Suryadi menegaskan bahwa apa yang dituduhkan rekan satu fraksinya itu adalah tidak benar, sebab sejak awal dia mengaku tidak tertarik mengurusi soal CPNS.
"Ya karena memang itu bukan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD. Apalagi menyuruh setiap anggota dewan menyetor satu nama, sama sekali saya tidak pernah menjanjikan demikian," ujar Suryadi yang juga Ketua DPC PDIP Tabanan.
Karena itu ia meminta koleganya tidak melontarkan fitnah. "Jangankan menyuruh untuk menyetorkan nama, menjanjikan jatah saja saya tidak ada. Saya cukup tahu diri kok, karena CPNS bukan kapasitas saya," ucapnya lagi.
Selain I Made Wardana, anggota Fraksi Demokrat DPRD Tabanan IB Kade Adnyana Suryawan menengarai adanya jatah kursi seleksi CPNS 2010 untuk pimpinan dewan maupun para ketua fraksi.
"Saya menduga jatah CPNS 2010 hanya diberikan kepada unsur pimpinan dan sejumlah ketua fraksi, yakni Ketua Fraksi PDIP, Ketua Fraksi Golkar dan Ketua Fraksi Demokrat," katanya kepada wartawan di Tabanan, Selasa (14/12).
Menurut dia, sejak Fraksi PDIP, Golkar dan Demokrat telah menggalang kesepakatan tertentu sudah tercium adanya kejanggalan pada pandangan akhir fraksi atas RAPBD Tabanan 2011.
Saat paripurna yang berlangsung tiga pekan lalu, kedua fraksi, yakni Golkar dan Demokrat sepakat untuk tidak menyampaikan padangan akhir frkasi atas RAPBD Tabanan 2011 lalu.(*)
