Denpasar (Antara Bali) - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mendukung gagasan mengenai kemungkinan anggota partai politik masuk dalam komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Langkah seperti ini demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan tidak manipulatif," katanya di Denpasar, Minggu.

Di sela-sela pelantikan pengurus DPD dan DPC Partai Hanura se-Bali, ia mengatakan, saat ini wacana tersebut sedang menjadi pembahasan serius di lingkaran partai politik, pemerintah dan DPR RI.       

Dikatakan, keterlibatan parpol dalam institusi KPU dimaksudkan sebagai sarana cek dan penyeimbang penyelenggaraan pemilu.

"Hal tersebut diharapkan tidak ada lagi rekayasa dalam pemilu. Kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan pemilu sarat dengan manipulasi dan kecurangan," katanya.

Dengan adanya parpol di KPU, kata dia, maka dapat dikontrol secara ketat, sehingga pemilu akan berjalan sehat.

Meski begitu, ia menyadari jika independensi dan netralitas institusi KPU tidak dapat diganggu gugat.

Namun, kata Wiranto, independensi dan netralitas yang dimaksud adalah dalam kerangka penyelenggaraan pemilu.

Ia juga mengimbau agar jangan apriori terhadap wacana masuknya anggota parpol ke dalam KPU.

"Indenpendensi dan netralitas itu adalah kegiatan pemilunya, sementara parpol boleh bergabung dengan tidak mengganggu independensi dan netralitas tersebut. Sehingga KPU sendiri bebas dari kooptasi. Pemilu pun pada akhirnya kredibel," katanya menegaskan.

Sementara terkait perhelatan politik 2014, Wiranto mengaku optimistis partai yang didirikannya akan keluar sebagai pemenang.

Karena kader dan simpatisan Hanura merupakan kader dan simpatisan yang solid. Saat ini saja, jika asumsi pemilih adalah 100 juta jiwa, suara dari pengurus akan mampu meraup suara 9,6 juta.

"Itu baru dari pengurus. Jika pengurus mampu mengajak tetangga, kerabat dan lain sebagainya, kita yakin 2014 Hanura akan keluar sebagai pemenang," ujarnya.

Untuk itu ia berpesan agar seluruh kader memegang teguh amanat partai.

"Kami harapkan pengurus dan kader wajib membela partai dan berani mengoreksi diri, jika ingin keluar sebagai pemenang. Sebab, demokrasi kita bukan lagi demokrasi yang substansial, dan bukan pula demokrasi prosedural. Tetapi, demokrasi kita telah berubah menjadi demokrasi kriminal, dimana elit bangsa ini menciptakan aturan untuk kepentingan diri dan kelompoknya," katanya.

Ia mengatakan, Partai Hanura harus hadir untuk merombak terkait tatanan  politik seperti itu.

"Kita bersama-sama berupaya menegakkan demokrasi, seperti apa yang diharapkan rakyat selama ini. Untuk menjadi pemenang pemilu, maka partai harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat," ucap Wiranto.

Ketua DPD Hanura Bali I Gede Ngurah Wididana yang akrab disapa Pak Oles mengaku siap menjalankan instruksi dari Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Menjelang 2014, dari sekarang, kata dia, berarti hanya menyisakan waktu 40 bulan saja. Dari sisa waktu itu, waktu efektif diperkirakan hanya 20 bulan untuk menyiapkan struktur, strategi, persiapan dan kader tangguh.

"Tahun 2011 ini akan kami efektifkan untuk menciptakan hal itu. Kalau tidak begitu, Hanura bakal hilang dari percaturan politik Indonesia, tentu itu yang tidak kita inginkan," kata Pak Oles yang juga anggota DPRD Bali ini.

Ia sendiri menarget Partai Hanura Bali akan mampu meraup sebanyak 700.000 suara.

"Artinya target suara kami bertambah beberapa kali lipat dari perolehan pemilu lalu sebesar 69.000. Dengan begitu, kader Hanura yang akan duduk di DPRD se-Bali juga akan bertambah dari pemilu lalu sebanyak 15 orang, menjadi 45 orang," katanya.(*)


: Masuki

COPYRIGHT © ANTARA 2026