Denpasar (Antara Bali) - Pembangunan dermaga Pelabuhan Celukan Bawang dihentikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Buleleng akan berdampak pada program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Karena pentingnya fungsi dermaga curah cair, sehingga izin pengembangan dermaga curah cair tersebut di Pelabuhan Celukan Bawang telah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Keputusan Dirjen Hubla Nomor: BX-443/PP008," kata Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Edi Priyanto kepada Antara di Denpasar, Selasa.
Ia menjelaskan, program tol laut yang diprogramkan Presiden Joko Widodo bertujuan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat Indonesia nampaknya masih menghadapi banyak kendala.
Misalnya yang terjadi pada peristiwa penghentian proses pembangunan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng (Bali) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Buleleng, Jumat (11/12).
Padahal pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepelabuhanan, yakni PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), berniat mengembangkan fasilitas dermaga curah cair untuk menerima suplai bahan bakar yang diproyeksikan untuk mencukupi kebutuhan energi Pulau Bali di masa datang.
Ia mengatakan pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang juga sebagai langkah strategis untuk mendukung program tol laut pemerintah dalam rangka mewujudkan efisiensi biaya logistik yang tidak hanya untuk wilayah Bali saja, namun juga untuk kawasan Indonesia bagian timur.
Namun meski telah ada rekomendasi tersebut, kata Edi, institusi di daerah malah menghentikan proses pengembangan pelabuhan penting di pesisir utara Bali. Sehingga proses pembangunan tiang pancang dermaga curah cair yang dimulai sejak 10 Desember 2015 dengan nilai total investasi mencapai Rp87 miliar tersebut dikhawatirkan terhenti.
"Pelabuhan Celukan Bawang sangat potensial untuk mendukung perekonomian dan pariwisata Bali. Karena selain bisa bersandarnya kapal curah tersebut, juga berdasar kapal pesiar internasional, karena berdasarkan kedalaman kolam pelabuhan yang secara alami (tanpa dikeruk) mencapai 11,5 meter mampu menerima kapal-kapal logistik berukuran besar," kata Edi menjelaskan.
Karena itu keberadaan Pelabuhan Celukan Bawang sangat potensial untuk menjadi gerbang utama keluar masuknya barang untuk kebutuhan masyarakat Pulau Bali. Hal inilah yang disesalkan banyak pihak, karena pembangunan pelabuhan justeru terhambat oleh masalah tumpang tindihnya peraturan.
Edi lebih lanjut mengatakan terhambatnya pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi di Pelabuhan Celukan Bawang, merupakan salah satu contoh yang menyebabkan peringkat daya saing Indonesia terus melorot di mata internasional. Sebagaimana laporan Forum Ekonomi Dunia pada September 2015, Indonesia berada di posisi ke-37 dunia atau turun tiga peringkat dibanding tahun lalu.
Pemeringkatan tersebut diukur berdasarkan dari 113 indikator produktivitas suatu negara. Beberapa di antaranya yaitu infrastruktur, inovasi, dan lingkungan makro ekonomi.
"Ada tiga sektor yang harus dipacu (untuk meningkatkan daya saing nasional), yakni sektor konstruksi, infrastruktur, dan manufaktur. Tidak hanya itu, regulasi juga harus disederhanakan," kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Ir Bobby Gafur.
Menurut dia, penyederhanaan regulasi, termasuk di bidang pembangunan infrastruktur pelabuhan yang menjadi tulang punggung program tol laut demi mendukung pelabuhan sebagai penyokong perekonomian negara.
Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak memahami keberadaan BUMN kepelabuhanan.
"PT Pelindo sebagai badan usaha tidak sama dengan entitas sejenis lainnya. Pelindo merupakan kepanjangan negara. Sehingga, aturan yang berlaku umum bagi badan usaha swasta tidak dengan sendirinya berlaku untuk BUMN kepelabuhanan," katanya.
Siswanto menambahkan, semua pihak agar menghormati keberadaan BUMN kepelabuhanan. Apa lagi saat ini sepertinya ada upaya sistematis untuk melemahkan Pelindo.
"Jangan sampai pelabuhan kita kalah bersaing hanya gara-gara ada pihak yang tidak mengerti aturan," katanya. (WDY)
