KBM Berharap Pilkada Serentak Berjalan Lancar

Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah partai politik yang bergabung dalam Koalisi Bali Mandara (KBM) berharap pemilihan kepala daerah serentak di enam kabupaten dan kota di Bali berjalan lancar.

Sekretaris Koalisi Bali Mandara (KBM) Made Mudarta di Denpasar, Jumat berharap hasil pilkada serentak di enam kabupaten dan kota di Bali yang digelar 9 Desember mendatang tak berujung pada sengketa atau berurusan dengan hukum.

"Kami berharap penyelenggara dan pengawas pemilu (KPUD dan Panwaslu) masing-masing kabupaten/kota yang menggelar pilkada bisa bekerja secara profesional untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak di Bali berjalan demokratis, dan tanpa kecurangan," katanya.

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Bali itu, bahwa potensi sengketa hasil pilkada bisa dihindari jika penyelenggara dan pengawas pilkada mampu memposisikan diri bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

"Kami mengharapkan KPU dan Panwaslu bisa bekerja profesional pada pilkada serentak ini. Jika itu dilakukan maka kecil kemungkinan muncul sengketa hasil pemilu. Kami yakin KPU dan Panwaslu akan bekerja dengan baik, tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu," ucapnya.

Mudarta mengatakan bila pasangan calon dan tim kampanye juga harus bahu membahu dengan penyelenggara dan pengawas pemilu untuk memastikan pelaksanaan pilkada hingga penghitungan suara berlangsung tanpa kecurangan.

Kaena itu ia mendorong masing-masing pasangan calon dan tim kampanye untuk menyiapkan saksi yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

"Peran saksi itu sangat penting untuk mengamankan suara pasangan calonnya dan memastikan pelaksaan pilkada itu tanpa kecurangan," ujarnya.

Politikus muda asal Kabupaten Jembrana lebih lanjut mengatakan pelaksanaan pilkada yang demokratis dan tanpa kecurangan tak bisa dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Peran saksi yang disiapkan masing-masing calon memiliki kontribusi signifikan untuk mencegah terjadinya kecurangan, khususnya saat pencoblosan di TPS dan penghitungan suara.

Dengan demikian, kata Mudarta, harapan besar agar pelaksaan pilkada tak berujung sengketa bisa terwujud pada pilkada serentak tahun ini.

"Kita mengharapkan jangan sampai ada sengketa. Masing-masing pasangan calon diharapkan menyiapkan saksi yang baik dan bekerja secara profesional. Karena itu saksi-saksi perlu dilatih dan diberikan pemahaman yang baik tentang politik bersih," katanya.

Sebelumnya Mudarta mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 74 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan terjadi kecurangan saat pilkada serentak nanti. TPS tersebut tersebar di enam kabupaten/kota di Bali, dan paling banyak berada di Kabupaten Tabanan.

TPS rawan tersebut, jelas dia, mengacu pada hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Salah satu indikator TPS rawan itu adalah hasil pemungutan suara yang memenangkan salah satu calon dengan perolehan suara hampir atau bahkan 100 persen.

Untuk mengamankan suara di TPS tersebut, pasangan calon yang diusung KBM akan menyiapkan saksi berlapis tiga di masing-masing TPS tersebut. Mereka akan ditempatkan sebagai saksi utama di TPS, serta saksi pengawas yang mengawasi saksi di TPS.

"Saksi-saksi tersebut akan diberikan pembekalan khusus terutama berkaitan dengan pelanggaran yang dimungkinkan terjadi di TPS. Mereka juga akan terkoneksi dengan tim hukum, serta pengawas lapangan. Selain itu, KBM juga akan melakukan pengawalan terhadap kotak suara pascapencoblosan," kata Mudarta menegaskan. (WDY)