Denpasar (Antara Bali) - Ketua Panitia Khusus Ranperda APBD 2016 DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan pihaknya telah membahas dengan memproyeksikan belanja tidak langsung sebesar 72,5 persen dari total dana APBD.
"Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Bali sudah mengalokasikan dana belanja tidak langsung sebesar 72,5 persen dari APBD 2016 sebesar Rp5,41 triliun lebih," kata Kariyasa Adnyana pada rapat paripurna DPRD Bali, Senin.
Ia mengatakan dana tersebut sudah termasuk hibah kepada desa pakraman (adat) yang nilainya mencapai Rp200 juta masing-masing desa pakraman di Bali," ujar politikus PDIP.
Menurut dia, dana tersebut diharapkan mampu terserap pada pembangunan infrastruktur dan lainnya di masyarakat, sehingga dana itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas.
"Selain dana belanja tidak langsung, ada juga dana belanja langsung yang besarnya mencapai 27,5 persen dari total APBD 2016," ucapnya.
Ia mengatakan dana tersebut termasuk juga belanja langsung pegawai (gaji pegawai) yang menjadi beban APBD Bali.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada sidang paripurna DPRD Bali menyebutkan APBD Provinsi Bali 2016 dirancang sebesar Rp5,41 triliun lebih.
Dari rancangan tersebut, Pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp5,14 triliun lebih dan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp5,41 triliun lebih.
Untuk Pendapatan Daerah, dirancang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,35 triliun, Dana Perimbangan Rp985,25 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp810,04 miliar.
Adapun Belanja Daerah, rinciannya Belanja Tak Langsung Rp3,96 triliun dan Belanja Langsung Rp1,44 triliun lebih. Dari total anggaran tersebut, Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Sedangkan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten, kota dan desa serta partai politik serta belanja tak terduga.
Sementara belanja langsung, diarahkan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2016, baik yang bersifat prioritas maupun penunjang, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. (WDY)
