Jakarta (Antara Bali) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harus menyiapkan strategi partisipatif bagi nelayan agar sosialisasi berbagai kebijakan dapat berjalan lebih baik.
"KNTI mengingatkan KKP untuk menyiapkan strategi partisipatif dan antisipatif agar perekonomian nelayan di 2015 terus membaik," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat.
Apalagi, KKP pada dua bulan terakhir telah banyak menimbulkan kebijakan yang menimbulkan kontroversi di tengah pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
Berbagai kebijakan itu antara lain, ujar Riza, adalah aturan terkait penguatan kebijakan pengelolaan perikanan, seperti pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pengambilan kepiting bertelur maupun benih lobster.
Ketum KNTI menilai berbagai kebijakan itu bila didukung dengan partisipasi masyarakat nelayan akan berdampak positif pada kesejahteraan.
Sebaliknya, menurut dia, jika nelayan tidak terlibat bahkan tersingkir dari proses pelaksanaan dan pengawasannya maka akan berdampak memburuknya kesejahteraan nelayan. Untuk itu, ia menegaskan bahwa pihaknya mengingatkan pemerintah untuk mempercepat realisasi program perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. (WDY)
KNTI: KKP Harus Siapkan Strategi Partisipatif Nelayan
Jumat, 6 Februari 2015 11:18 WIB
