DPRD Klungkung Minta Mutasi Guru Dibatalkan

Semarapura (Antara Bali) - Mutasi terhadap 349 guru di Kabupaten Klungkung, Bali belakangan ini menimbulkan polemik dan hal itu mendapat perhatian dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Salah seorang anggota Fraksi Persatuan Nasional DPRD Klungkung Wayan Mastra, Kamis meminta agar mutasi tersebut dibatalkan.

"Saran saya agar guru-guru dikembalikan seperti semula, kemudian dilakukan kajian baru dimutasi," ujarnya.

Mastra mengaku mendapat informasi kalau guru-guru di SMAN 1 Semarapura yang dimutasi tidak semua mendapat pengganti guru baru yang sama.

Bahkan ada dua guru sejarah kena mutasi sampai saat ini belum dapat pengantinya. Karena tidak mendapat penganti akibatnya sekolah tersebut kekurangan guru.

Dia juga heran kalau ada guru yang sudah meninggal kena mutasi. Uniknya lagi Disdikpora Klungkung mengaku tidak tahu, mestinya menurut Mastra Disdikpora harus tahu dan tidak boleh tidak tahu.

Mastra juga menduga kalau mutasi kali ini terkesan ngerjain Bupati. "Apa mungkin guru yang sudah almarhum Disdikpora tidak tahu. Bupati mungkin saja tidak tahu," ujarnya.

Dengan kasus ini diduga ada kensengajaan sehingga Bupati terkana dampaknya. Mastra sendiri mengaku sempat datang ke SMAN 1 Semarapura untuk rapat Komite.

"Masak guru sudah almarhum dimutasi ini ada kesan Bupati dikerjain," ujarnya heran.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Persatuan Nasional DPRD Klungkung Ketut Sukma Sucita menilai mutasi terhadap 28 guru di SMAN 1 Semarapura menjadi blunder tersendiri. Mestinya Disdikpora tahu kalau sekolah tersebut punya program unggulan yakni kelas ekselerasi (percepatan).

Untuk mewujudkan kelas tersebut membutuhkan guru yang mumpuni. Mestinya pemerintah mendukung program sekolah tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan termasuk akan membuka kelas akselerasi.

"Kalau seperti ini 28 gurunya dimutasi jelas sangat berat menjalankan program tersebut," ujarnya.

Sementara itu Ketua PGRI Klungkung Dewa Gede Darmawan mengaku akan membahas persoalan ini dengan guru-guru. Ini akan dilakukan ketika sudah mendapat surat atau laporan keluhan guru-guru yang kena mutasi.

Sejauh ini dirinya mengaku belum mendapat keluhan secara tertulis dari guru terkait mutasi tersebut.

Menyangkut guru kekurangan jam mengajar menurutnya guru bisa mengajar lebih dari satu sekolah. Pihaknya menghimbau agar guru-guru tenang. Dan diminta menyempaikan keluhanya ke kepala sekolah.

Di Klungkung diakui ada 9200 guru yag menjadi anggota PGRI.

Sementara mutasi yang menjadi polemik belakangan ini juga menjadi perhatian mantan Ketua DPRD Klungkung Wayan Sutena.

Sutena mengakui kalau mutasi kali ini benar benar runyam dan menjadi polemik di masyarakat. Uniknya lagi pejabet di Klungkung terkesan saling menyalahkan. Bahkan belakangan ini terkesan sudah berbau politis.

Dimana ada yang memanfaatkan situasi tersebut dengan mencari simpati mendatangi guru-guru dan murid ke sekolah.

Kondisi ini menurut Sutena merupakan sinyal kalau telah terjadi pecah kongsi pemerintahan di Klungkung. Dan pertanda jalanya pemerintahan di Klungkung sudah tidak singkron.

Akibat kejadian ini anak anak menjadi korban. Dia juga menilai kalau mutasi kali ini gagal, terutama untuk guru yang sudah meninggal masih dimutasi. Ini menandakan kalau mutasi dilakukan tidak melalui kajian.

Sutena juga mengaku heran kalau guru-guru asal Desanya yakni Tegak sebanyak 12 orang yang terkena mutasi. (WDY)