Denpasar (Antara Bali) - Guru besar pertanian Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan Windia menilai Pemerintah Provinsi Bali perlu mengubah paradigma pembangunan sebagai upaya mengatasi kepincangan pendapatan masyarakat dan pembangunan regional.

"Kepincangan pembangunan antarkabupaten/kota dan pendapatan masyarakat semakin menganga lebar," kata Prof Windia yang juga Ketua Pusat Penelitian (Puslit) Subak Universitas Udayana di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan, jika kendala dan kelemahan pembangunan selama ini tidak segera ditangani secara tuntas dikawatirkan ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota dan pendapatan semakin besar.

"Dengan demikian cita-cita keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh sila kelima dari Pancasila, ternyata hanyalah menjadi hiasan bibir." ujar Windia.

Ia menjelaskan, dalam teori pembangunan ada dua kutub (konsep) pembangunan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yakni teori pembangunan yang seimbang dan pembangunan yang tidak seimbang.

Konsep pembangunan yang tidak seimbang, pada dasarnya dilaksanakan di negara kapitalis-liberal, alasannya, nanti hasil pembangunan akan meleleh, dan selanjutnya akan menyentuh semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian konsep pembangunan Bali selama ini sepertinya menerapkan konsep liberal-kapitalis tersebut, karena pembangunan dikonsentrasikan di Bali bagian selatan.

"Tampaknya tidak ada kebijakan untuk mengendalikan kawasan yang sudah sesak, dengan pertambahan penduduk yang dipicu karena migran," jelas Prof Windia.

Meskipun demikian Bali selatan yang meliputi Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Gianyar itu tetap saja masih dijejali dengan pembangunan infrastruktur pariwisata.

"Bahkan sekarang akan dijejali lagi dengan reklamasi di Teluk Benoa. Apa yang terjadi? Ternyata, tetap saja masih ada kemiskinan di Bali. Sekitar 125.000 KK miskin masih ada di Bali," tutur Windia.

Ia menambahkan, hanya sekitar 16,21 persen pendapatan Bali dinikmati oleh 40 persen penduduk dengan penghasilan rendah. Jumlah rumah tangga petani jumlahnya terus mengecil, namun jumlah petani gurem terus meningkat.

Hal itu membuktikan bahwa konsep pembangunan yang tidak seimbang di Bali, ternyata telah gagal mensejahterakan masyarakat setempat, tutur Prof Windia. (WDY)

Pewarta: Oleh I Ketut Sutika
: I Gusti Bagus Widyantara

COPYRIGHT © ANTARA 2026