"Subsidi dan proteksi merupakan dua hal yang sangat penting, untuk mengobati penyakit yang umumnya diderita sektor pertanian yakni resiko dan ketidak pastian," kata Prof Windia yang juga ketua pusat penelitian subak Unud di Denpasar, Minggu.
Ia mengatakan, petani yang terhimpun dalam wadah subak di Bali kini sangat menantikan sentuhan-sentuhan pemerintah dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian petani dalam menggarap lahan.
"Harga-harga hasil pertanian umumnya sangat murah saat petani mengalami panen raya, dan sebaliknya meningkat tajam atau mahal ketika petani baru menanam," ujar Prof windia.
Untuk itu, peranan pemerintah sangat diharapkan, terutama untuk melakukan regulasi, dan bahkan bisa membentuk pasar. Misalnya pemerintah Provinsi Bali bisa saja membuat peraturan daerah (perda) tentang subak dan pertanian abadi.
Dia menambahkan, pemerintah juga dapat membuat perda tentang keharusan pihak sektor pariwisata membeli produksi pertanian yang dihasilkan petani setempat, perda tentang Dewan sumber daya air (SDA) dan Komisi Irigasi dan perda tentang pembentukan sedahan agung.
"Masalahnya apakah pemerintah mau atau tidak, seperti Pemkab Gianyar misalnya pernah membentuk Badan penelitian dan pengembangan (Litbang), kenapa tidak langsung membentuk lembaga Sedahan Agung untuk melindungi subak," tanya Prof Windia.
Hal itu membuktikan bahwa tidak ada niat pemerintah untuk membangun dan memberdayakan sektor pertanian.
"Sektor pertanian mungkin dianggap bisa hidup dan berkembang dengan sendirinya saja, tanpa bantuan pemerintah," ujarnya.
Ia mengutip ungkapan pemenang hadiah nobel perdamaian dari Venezuela, Prof Tum bahwa sektor pertanian akan dilindas habis oleh arus globalisasi, jika tidak mendapatkan perhatian yang serius (subsidi dan proteksi yang sepadan) dari pemerintah. (WDY)
Pewarta: Oleh I Ketut Sutika: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
