Denpasar (Antara Bali) - Sedikitnya 100 orang polisi mengamankan aksi demonstrasi buruh di Kota Denpasar yang menyuarakan penolakan sistem kontrak pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2014.
"Kami kerahkan 100 polisi untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu," kata Kepala Bagian Operasi Polresta Denpasar, Komisaris Agung Mudita, Rabu.
Ratusan polisi yang dikerahkan berasal dari satuan Pengendalian Massa (Dalmas) yang dibantu oleh petugas dari Polsek Denpasar Timur dan Denpasar Selatan.
Pengamanan dilakukan dengan pola terbuka dan tertutup yang diatensi oleh petugas intelijen.
Pengerahan polisi itu disiagakan di depan Kantor Gubernur Bali di kawasan Niti Mandala Renon sebagai titik konsentrasi aksi demonstrasi dan di sekitar kawasan Hotel Grand Hyatt Sanur, tempat berkumpulnya para buruh.
Namun pihaknya tidak melibatkan peralatan pendukung pengamanan seperti "water canon" karena aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi damai.
"Itu merupakan aksi damai, jadi kami hanya mengerahkan personel saja," ucapnya.
Para buruh yang merupakan gabungan sejumlah pekerja itu menamakan dirinya "Buruh Bali Bersatu", menggelar konvoi dari hotel tersebut menuju Renon dengan kawalan patroli polisi.
Dalam aksi unjuk rasanya, para buruh dari tahun ke tahun masih tetap memperjuangkan untuk dihapuskannya sistem kontrak yang dianggap merugikan pekerja.
Selain itu pekerja yang berasal dari pekerja di sektor perhotelan, jasa, dan manufaktur itu juga meminta dibentuknya lembaga pengawas perburuhan independen yang terdiri dari komponen pemerintah, dan serikat pekerja yang diharapkan meminimalkan masalah ketenagakerjaan.
Ketua Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Ihsan Tantowi, menyatakan bahwa mereka juga menuntut adanya upah minimum sektoral provinsi dan memasukkan komponen biaya adat dan budaya pekerja dalam komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
"Selama ini baru `udeng` (ikat kepala khas pria) dan sarung saja yang masuk tetapi untuk keperluan ritual harian belum dimasukkan yang membutuhkan biaya tak sedikit," ucapnya.
Dalam aksi demonstrasi itu diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali Putu Gede Jaya Suartama dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudarsana.
"Kami akan sampaikan aspirasinya kepada pimpinan kami," ucap Jaya Suartama. (WDY)
