Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Chatib Basri meminta Kementerian BUMN untuk
tetap menagih deviden PT Freeport Indonesia sebesar Rp1,5 triliun agar
target pemasukan deviden BUMN dalam APBN 2014 sebesar Rp40 triliun
tercapai.
"Kita minta Kementerian BUMN untuk menagih deviden itu," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Chatib mengakui menagih deviden tersebut tidak mudah, karena
meskipun Indonesia memiliki bagian saham di Freeport, namun porsi
pemerintah hanya minoritas atau sebesar 9,3 persen sehingga deviden
sulit diperjuangkan.
"Tapi, kita punya share untuk memperjuangkan deviden, jadi mesti ada
fightnya dong, karena Rp1,5 triliun itu besar," ujarnya.
Ia mengatakan, penerimaan negara dari deviden BUMN bermanfaat untuk
menutup pembiayaan dan menahan pelebaran defisit anggaran, untuk itu
berapapun jumlah deviden yang belum dibayarkan wajib untuk ditagih.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta PT Freeport Indonesia
tetap memenuhi kewajibannya membayar dividen kepada pemerintah Indonesia
dalam bentuk dividen interim.
"Pemerintah tentu tetap ingin Freeport membayar dividen, meskipun
berbentuk dividen interim, karena sudah dimasukkan sebagai setoran BUMN
kepada APBN tahun 2014," kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan
Kementerian BUMN.
Menurut Dahlan, usulan dividen interim tersebut akan segera disampaikan kepada manajemen Freeport, untuk memenuhi APBN 2014.
Dividen interim adalah setoran yang dibagikan perusahaan kepada
pemegang saham sebelum tahun buku berakhir. Dalam konteks Freeport ini,
setoran dividen interim yang dimaksud dialokasikan dari laba bersih
tahun buku 2014 yang akan dikurangi dari dividen final.(WDY)
Menkeu Minta Kementerian BUMN Tagih Deviden Freeport
Jumat, 18 April 2014 6:57 WIB