Irman Gusman Sosok Pemimpin Baru Indonesia

Sosok pria kharismatik itu tercatat sebagai tokoh termuda penerima anugrah Bintang Mahaputra Adipradana, penghargaan sipil tertinggi di Indonesia atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Irman Gusman (52), pria kelahiran Padangpanjang, Sumbar, 11 Februari 1962, yang kini menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, adalah salah seorang sosok dari sebelas peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel Aston Denpasar Selasa malam (18/2).

Sarjana Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (1985) dan MBA dari School of Business University of Bridgeport, Connecticut, AS (1988) itu dalam debat itu mengusung tema "Pemimpin Baru, Indonesia Maju".

Pria dari keluarga pengusaha dan aktivis Muhammadiyah yang taat itu sudah terbiasa hidup dalam lingkungan pluralis sejak usia remaja. Dia menjalani pendidikan menengah atas di SMA Don Bosco dan SMA Negeri 2 Padang (1979).

Setelah itu dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Kristen Indonesia (FE UKI). Semasa kuliah dia aktif dalam organisasi kemahasiswa kampus sebagai Ketua Senat Mahasiswa FE UKI sekaligus sebagai aktivis HMI Cabang Jakarta.

Suami dari Hj Liestyana R. Gusman itu kemudian melanjutkan studi ke School of Business University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat, dan setelah tamat dan menggondol gelar Master of Business Administration (1988) kembali ke Indonesia.

Pria yang ramah dan cepat akrab dengan lawan bicara itu langsung menggeluti dunia bisnis dengan membenahi perusahaan industri perkayuan milik keluarganya yang nyaris mati suri hingga kembali bangkit menjadi industri perkayuan terpadu (integrated woodworking) terbesar di Sumatera Barat.

Ayah dari tiga putra-putri masing-masing Irviandari Alestya Gusman, Irviandra Fathan Gusman dan Irvianjani Audreya Gusman itu bekerja sama dengan Johor Corporation, Malaysia, membangun Kawasan Industri Padang (PIP Padang Industrial Park) di Sumatera Barat.

Praktik sentralisasi ekonomi masa Orde Baru, di mana berbagai perizinkan usaha dan ekspor terpusat di Jakarta memaksa penerima penghargaan "Knights Commander" dari Kerajaan Inggris (2012) pindah ke Jakarta sejak tahun 1990-an.

Irman Gusman menggeluti berbagai bidang usaha termasuk perminyakan dan teknologi informasi. Reformasi 1998 mendorongnya untuk terjun ke dunia politik.

Pria yang sangat disegani masyarakat lingkungannya itu tahun 1999 meraih suara terbanyak di DPRD Sumatera Barat untuk menjadi anggota MPR Utusan Daerah.

Hal itulah mengawali kiprah politiknya menjadi anggota MPR Utusan Daerah Sumatera Barat (1999, 2004), Wakil Ketua Forum Utusan Daerah MPR RI (1999-2002), Wakil Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR RI (2002-2004), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (2004-2009) dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (2009-2014).

Proses Reformasi

Irman Gusman, sosok pekerja keras hingga karier politiknya menanjak itu terlibat secara aktif dalam proses reformasi ketatanegaraan melalui Amandemen UUD 1945, dan turut membidani lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai cabang baru Parlemen yang mengeban amanat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam NKRI.

Dalam Pemilu 2004 dengan suara terbanyak sebagai anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat, dia kemudian terpilih pula sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2004-2009 mendampingi Ginandjar Kartasasmita.

Dia kemudian kembali terpilih dengan perolehan suara terbanyak sebagai Senator mewakili Sumatera Barat pada Pemilu 2009 hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2009-2014.

Di bawah kepemimpinan Irman Gusman DPD semakin berkibar dan berhasil meningkatkan kiprahnya dalam sistem kenegaraan RI, lebih-lebih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan kewenangan konstitusional DPD di bidang legislasi, 27 Maret 2013.

Sosok kharismatik Irman Gusman semakin berkibar sebagai salah satu tokoh pemimpin nasional. Sepekan setelah mendapat anugrah sebagai Warga Kehormatan Kopassus TNI AD, warga sipil pertama peraih penghargaan serupa bersama pimpinan DPD RI bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka konsultasi untuk implementasi Putusan MK.

Tepatnya pada tanggal 10 April 2013, ketika itulah, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mengundangnya ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Saya memutuskan ikut konvensi ini setelah berkonsultasi dan mendapat dukungan dari kawan-kawan saya anggota DPD dari 33 provinsi di Indonesia, tutur Irman Gusman yang pernah menjabat Wakil Ketua Forum Ekonomi Serantau Indonesia dan Malaysia (1996-1999).

Ia memandang proses konvensi Partai Demokrat itu sangat penting dalam rangka membangun budaya politik yang baik di Indonesia.

Keputusan kami mengikuti konvensi ini sekaligus untuk ikut memberikan pendidikan politik kepada bangsa dan masyarakat kita, bahwa proses mencari pemimpin nasional yang kompeten bukan hanya berdasarkan popularitas, tetapi seyogianya berdasarkan visi, misi, dan gagasan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi di masa depan," katanya.

Konvensi tersebut sekaligus memberi kesempatan kepada dirinya untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran untuk kesejahteraan bangsa dan memajukan negara ini.

Sebagai kandidat calon presiden, Irman Gusman menyiapkan visi dan misi "Membangun Indonesia Maju, Mandiri, Adil dan Makmur" yang pada intinya adalah aktualisasi dari cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi.

Pada intinya, visi-misi tersebut adalah untuk mewujudkan negara dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam hal budaya.

Konsepnya adalah memacu pertumbuhan ekonomi, mengatasi berbagai kesenjangan, menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran, dengan menciptakan kedaulatan pangan serta mewujudkan kemandirian energi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan, dalam konsep yang ditawarkan itu, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar harus dipacu pertumbuhannya.

Penghasil devisa

Irman Gusman menyebutkan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang mampu menghasilkan devisa negara sangat besar.

Daerah tujuan wisata Pulau Dewata sejak lama menjadi kampung dunia internasional, sehingga tetap harus dijaga kesucian dan ketentraman penduduknya dalam berbagai aktivitas sosial dan budaya.

"Kemajuan pembangunan itu tidak bisa diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita saja, namun juga soal ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, "ujar Irman Gusman.

Khusus menyangkut pembangunan Bali Irman Gusman berjanji akan memperjuangkan tiga persoalan utama yang dihadapi masyarakat Bali dan sampai saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Sebagian dari tiga persoalan itu sebenarnya sudah ditindaklanjuti dengan memanggil kementerian terkait. Ada yang sudah selesai 50 persen dan ada yang 80 persen. Tetapi akan tetap memperjuangkan tiga hal tersebut sampai benar-benar tuntas.

Irman Gusman selama di Bali sempat bertemu dengan sejumlah pemuka agama Hindu di Sekretariat Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) setempat sekaligus menanggapi pertanyaan Ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat, Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar.

Hal itu mengenai upaya DPD dalam memperjuangkan penolakan masyarakat Bali terhadap eksploitasi geotermal di Bedugul, Kabupaten Tabanan, proses penegerian Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, dan masuknya kawasan suci Besakih-Gunung Agung dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.

Irman Gusman menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar materi karena belum tentu bisa membahagiakan hidup orang banyak. Seperti Inggris misalnya yang orientasi pembangunannya mengejar indeks kebahagiaan. Ini yang harus dapat dijadikan pelajaran.

Kalaupun di daerah lain, seperti Sumatera Barat, geotermal sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan murah, maka belum tentu bisa diterapkan di Bali.

Berbeda halnya dengan soal pembangunan ekonomi, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai menimbulkan ketersinggungan masyarakat, ujar politikus berlatar belakang pengusaha tersebut. (*/DWA)