Bali jadi percontohan digitalisasi bansos

Denpasar (ANTARA) - Provinsi Bali dipercaya pemerintah pusat menjadi percontohan dalam digitalisasi bantuan sosial ke seluruh kabupaten/kota di daerah itu.

“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis.

Sekda Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial itu memastikan Pemprov Bali akan menjaga kepercayaan tersebut.

Penugasan ini merupakan tanggung jawab bukan hanya kepada pemerintah pusat, namun juga kepada masyarakat karena berkaitan dengan penyaluran bantuan.

Sebelumnya, Kementerian Sosial sudah melakukan uji coba sistem digital ini di 41 kabupaten/kota sepanjang 2026 dengan tujuan memperluas inisiatif penyederhanaan prosedur melalui tahapan yang lebih ringkas, registrasi dan pengusulan yang lebih cepat, serta proses verifikasi, validasi, penetapan, hingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Selain itu, integrasi data juga dapat dilakukan melalui sistem yang terhubung langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan.

Setelah Provinsi Bali ditunjuk, maka saat ini program digitalisasi bantuan sosial sendiri masuk di tahapan awal, di mana sedang berlangsung proses pendataan agen.

Sekda mengatakan, setelah pendataan agen selesai maka data terdaftar dan diunggah, tahapan selanjutnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian dilanjutkan dengan Training of Trainers (ToT) atau pelatihan bagi para pelatih.

Setelah itu, karena Bali dipercaya menjadi percontohan secara penuh di sembilan kabupaten/kota, maka rencananya Presiden Prabowo akan hadir langsung menguji kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program ini pada Juni mendatang.

“Karena itu, diharapkan seluruh agen yang berjumlah 8.029 orang dapat bekerja secara serius dan maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial secara digital kepada masyarakat,” ujar birokrat nomor satu di Pemprov Bali itu.