Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan, meskipun sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Menurutnya, saat ini pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan dalam implementasi program tersebut.
"Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," kata Luhut dalam konferensi pers, usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG, karena dinilai menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan.
Menurut Luhut, program MBG justru memiliki manfaat jangka panjang karena membangun rantai pasok baru bagi kebutuhan pangan lokal, mulai dari telur, ikan, hingga pisang.
"Ini kan baru sembilan bulan (berjalan) Pak Dadan. Jadi kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik bolehlah, (kritik) enggak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru," ujarnya.
Luhut menyampaikan pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab, keterlibatan pemda, menurutnya perlu diperluas agar distribusi makanan lebih tepat sasaran.
Maka dari itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menilai negatif program MBG. Dalam tiga bulan ke depan, dengan perbaikan data dan sistem, pelaksanaan program MBG akan semakin baik.
"Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik, kami membangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan. Sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) melalui perwakilannya menilai program MBG sebaiknya dihentikan sementara, karena dinilai sarat misalokasi anggaran.
"Dengan mengubah penerima MBG dari yang bersifat universal menjadi targeted, pemerintah dapat memperbaiki misalokasi anggaran serta menyesuaikan program dengan tujuan kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif,” ujar Ekonom Lili Yan Ing.
Senada, Ekonom Milda Irhamni dari AEI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi program sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen untuk menghindari konflik kepentingan.
Baca juga: Realisasi program MBG di Bali capai Rp127,07 miliar
Baca juga: BGN nonaktifkan 56 SPPG terkait kasus keracunan MBG yang berulang
Baca juga: Polres Jembrana periksa menu MBG pastikan menu aman dikonsumsi
Baca juga: Pemerintah perluas Program MBG di Bangli Bali guna dukung SDM unggul
