Tabanan (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Tabanan membantah pencairan dana bantuan sosial terkait dengan pelaksanaan Pilkada Bali, Rabu (15/5).
"Pencairan ini sebagai tindak lanjut dari proposal yang mereka ajukan sejak bulan Maret," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Tabanan I Putu Dian Setiawan, Senin.
Dia juga membantah adanya cek mundur untuk kepala desa di Kabupaten Tabanan agar mengarahkan warganya memilih salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.
"Tidak ada cek mundur itu. Yang ada SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Begitu ada SP2D, bank bisa langsung mencairkannya," kata Setiawan.
Hal senada juga dilontarkan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Tabanan I Wayan Arimbawa. "Tadi kami sempat didatangi Panwaslu. Saya beri penjelasan apa adanya," katanya.
Sejak pagi sampai sore aula kantor Pemkab Tabanan didatangi warga dengan membawa map merah untuk pencairan dana bansos tersebut. Pencairan adna bansos itu terkesan mendadak, meskipun proposal diajukan sejak Maret lalu.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Loka Antara menduga pencairan dana bansos itu terkait dengan Pilkada Bali. "Saya tidak mempersoalkan dana hibah itu, tapi waktu pencairannya tidak tepat karena dua hari lagi pilkada," katanya.
Ia berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh momentum tersebut dan tetap memilih pasangan calon sesuai hati nuraninya. (EKA/M038)
Pemkab Tabanan Bantah Pencairan Bansos Terkait Pilkada
Senin, 13 Mei 2013 19:50 WIB