Denpasar (Antara Bali) - Penyampaian visi dan misi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali di depan Sidang Paripurna Istimewa DPRD provinsi setempat berlangsung panas dan diwarnai saling klaim atas program-program kerja selama lima tahun terakhir.
Pemaparan visi dan misi perdana pasangan Cagub-Cawagub Bali di depan Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Minggu, menandai pelaksanaan kampanye Pilkada Bali selama 28 April-11 Mei 2013.
Suasana panas mulai terlihat ketika pasangan nomor urut 1, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, maju ke podium untuk menyampaikan visi dan misi.
Saat itu, Ketua Komisi III DPRD Bali yang juga kader PDIP Suryantha Putra meneriakkan kata "PAS" yang merupakan kependekan dari pasangan Puspayoga-Sukrawan. Teriakan itu dibalas interupsi oleh politikus Partai Golkar dari Komisi II DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry yang meminta pimpinan sidang Ketua DPRD Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi untuk menghentikan adanya teriakan-teriakan seperti itu. "Stop," jawab Ratmadi singkat menanggapi kejadian itu, dan akhirnya penyampaian visi dan misi dimulai.
Mengawali pemaparan visi dan misi, Puspayoga menyampaikan bahwa visinya jika terpilih menjadi Gubernur Bali periode 2013-2018 adalah membangun Bali berbasis kabupaten/kota, sedangkan misinya adalah mempercepat pemerataan pembangunan di Bali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Bali, dan memperkuat posisi desa pakraman (desa adat) sebagai benteng budaya Bali.
"Seorang gubernur harus mampu membuat perubahan dalam manajemen tata kelola pemerintahan dengan melaksanakan pembangunan berbasis kabupaten/kota. Perubahan ini agar tidak terjadi ketimpangan di tingkat kabupaten/kota tak semakin melebar. Ke depan, saya lebih setuju kalau pemerintah provinsi punya uang supaya tidak hanya ditabung di bank. Daripada uang itu menganggur lebih baik dibagikan ke kabupaten/kota untuk pembangunan bidang pendidikan, kesehatan infrastruktur dan sebagainya," ujar Puspayoga.
Ia pun menyatakan ke depan harus diprioritaskan pengembangan pariwisata perdesaan sehingga Bali tidak hanya dikuasai oleh kepentingan kapitalis. Masih terkait dengan keberpihakan pada desa, ke depan diharapkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tak lagi menyisihkan lima persen dari keuntungannya diserahkan ke provinsi.
Jika terpilih menjadi Gubernur Bali, Puspayoga berjanji akan menyerahkan aset-aset pemprov untuk dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Di sisi lain, menurut dia, program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang dikembangkan Pemprov Bali diklaim sesungguhnya merupakan gagasannya juga yang cikal bakalnya sudah dipraktikkan ketika pernah menjabat sebagai Wali Kota Denpasar.
Sementara itu, pasangan Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 2, Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta mengawali penyampaian visi mereka adalah menuju Bali Mandara, yakni Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Mandara yang diambil dari bahasa Sansekerta juga berarti besar, agung, suci dan hebat.
Adapun misinya yakni yang pertama mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern. Kedua, mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman dan yang ketiga mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin.
Pastika sambil memaparkan program strategis yang akan dikerjakan jika terpilih kembali juga mengklarifikasi beberapa pemaparan dari Puspayoga. Menurut dia, tidak benar jika uang Pemprov Bali yang didepositokan di bank itu "menganggur".
"Uang itu sudah ada posnya masing-masing sesuai dengan RAPBD yang sudah disusun oleh pemerintah dengan persetujuan DPRD. Jadi, itu bukan uang nganggur. Tidak ada uang nganggur, saya mengambil kebijakan daripada uang itu nganggur, dibuat dalam bentuk deposito secara berkala sehingga uang itu menghasilkan bunga. Bunganya itu Rp53 miliar satu tahun," ujarnya.
Mantan Kapolda Bali ini menyebut bunga itu selanjutnya dapat digunakan untuk membangun rumah layak huni bagi warga miskin di Bali. "Mau dibagi ke kabupaten, tentu tidak bisa karena semua sudah ada posnya dan dituangkan secara dalam APBD," katanya.
Terkait dengan Jamkrida, Pastika mengaku ide itu sebenarnya berasal dari anggota DPRD Bali Sugawa Korry yang juga ahli ekonomi dan koperasi. Pemprov Bali pun belajar ke Jawa Timur sebagai daerah yang paling pertama di Indonesia mengembangkan Jamkrida.
"Pemberian aset ke daerah pun itu tidak boleh karena ada peraturan pemerintah dan Permendagri. Yang boleh adalah pinjam pakai dan pemanfaatan. Itu tidak bisa begitu saja diserahkan kepada kabupaten," ucapnya sembari menyebut bahwa program pro rakyat yang sudah dilaksanakan Pemprov Bali selama ini bahkan sudah langsung menyentuh desa, bukan lagi melalui perantara kabupaten/kota.
Jika terpilih, ada sembilan program unggulan yang ditawarkan, di antaranya memperluas dan memperdalam kualitas program Jaminan Kesehatan Bali Mandara, meningkatkan kuantitas dan kualitas program Gerbangsadu Mandara, program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Jamkrida, dan Bedah Rumah, menuntaskan program wajib belajar 12 tahun, dan menguatkan program keamanan.
Walaupun pemaparan visi misi itu diwarnai situasi yang "menghangat", mengawali keseluruhan rangkaian acara Ketua DPRD Bali AA Oka Ratmadi mengingatkan makna filosofi dari payung yang dibagikan kepada kedua pasangan calon. "Kami harapkan siapapun nanti yang menjadi pemimpin harusnya dapat bersifat seperti payung yang mengayomi dan melindungi, demi mencapai masyarakat Bali yang damai dan sejahtera," kata Ratmadi. (LHS)
