Denpasar (Antara Bali) - Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso menganggap perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dan konstelasi sosial-ekonomi selama 2000-2010 cukup memengaruhi tingkat keberhasilan program Keluarga Berencana.

"Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan kembali Program Kependudukan dan KB untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang," katanya pada Pertemuan Para Pakar untuk Dinamika Kependudukan dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (25/3) malam.

Menurut dia, program kependudukan dan KB juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan usia harapan hidup, tingkat kesejahteraan, dan kualitas hidup dari setiap penduduk, khususnya perempuan dan remaja.

Meskipun demikian, perubahan sistem pemerintahan yang pernah terjadi berpengaruh pada Total Fertility Rate (TFR) yakni jumlah anak per perempuan usia subur yang stagnan 2,6 anak per perempuan.

Hasil survei kependudukan dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012 menunjukkan "Unmet Need" untuk kontrasepsi meningkat dari sembilan persen pada 2007 menjadi 11 persen pada 2012.

Sudibyo mengharapkan melalui pertemuan para pakar untuk dinamika kependudukan mampu memberikan masukan dalam pertemuan Panel Tingkat Tinggi (HLPEP) di Nusa Dua itu. (*/M038)



: Nyoman Budhiana

COPYRIGHT © ANTARA 2026