Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan perdagangan yang adil dan berimbang dalam Konferensi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang diselenggarakan di Bali pada Desember 2013.

"Kami akan mengusulkan perdagangan yang berimbang, adil dan lebih memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang untuk lebih berkontribusi dalam WTO. Jangan sampai negara-negara berkembang menjadi terhambat karena berbagai kendala yang ada," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan pada umumnya kendala yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum siap. Beberapa diantaranya adalah fasilitas pelabuhan, bandara, masalah kepabeanan, serta arus keluar masuk barang yang belum siap atau layak.

Menurut dia, bila tidak memperjuangkan keseimbangan dan keadilan perdagangan itu, maka negara-negara berkembang akan terlibas oleh beberapa produk dari negara lainnya sesama anggota WTO yang lebih maju.

Sementara itu, Asisten II Setda Pemprov Bali Ketut Wija mengatakan memasuki era perdagangan bebas tersebut, Indonesia perlu menetapkan beberapa standarisasi sebagai langkah awal untuk memproteksi berbagai produk lokal yang ada.

Dalam perdagangan bebas, produk-produk termasuk SDM bisa masuk saja tanpa sekat. Antara lain tenaga perawat, dokter, pengacara, bisa bekerja dimana saja tanpa sekat. (LHS)



: Masuki

COPYRIGHT © ANTARA 2026