Satpol PP Bali akan periksa pendatang

Denpasar (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali saat ini sedang merancang agenda operasi penduduk pendatang (duktang) di tempat mereka tinggal, setelah arus balik Lebaran 2024 yang mendatangkan ribuan orang masuk Bali.

“Operasi penduduk pendatang kita lakukan setelah ini (arus balik) di masing-masing daerah kabupaten/kota,” kata Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi ketika dihubungi di Denpasar, Senin.

Ia menjadwalkan agar sidak ini dilakukan secara serentak di lingkungan-lingkungan tempat kebanyakan penduduk pendatang tinggal di tiap kabupaten/kota.

Meski belum mengungkapkan waktu operasi penduduk pendatang ini dilakukan, Rai memastikan bahwa agenda ini sudah disepakati oleh jajarannya di daerah.

Baca juga: Satpol PP tak temukan orang tanpa identitas masuk ke Bali saat arus balik

Nantinya Satpol PP Bali dan jajaran akan memastikan kepemilikan identitas para pendatang seperti berupa KTP elektronik, selain itu diajukan pertanyaan mengenai tujuan menetap di Bali.

“Operasi penduduk pendatang untuk memastikan saudara kita yang tinggal dan bekerja di Bali ada yang bertanggung jawab, misalnya dia bekerja sebagai buruh lepas kan harus ada yang bertanggung jawab,” ujar Rai.

Hal ini untuk memastikan penduduk pendatang memiliki penanggung jawab, sehingga mudah dipantau dan meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan apalagi masuk ke ranah kriminalitas.

“Bali kan taruhannya cukup berat, terjadi sesuatu tindakan kriminal atau mengganggu ketertiban akan berdampak pada kesan Bali sebagai destinasi wisata, makanya mau tidak mau kita laksanakan operasi duktang,” kata dia.

Baca juga: Satpol PP Badung gandeng desa cek KTP pemudik arus balik

Selain nantinya melakukan sidak di kediaman penduduk pendatang, Satpol PP Bali terlebih dahulu memantau pergerakan orang masuk Bali selama arus balik Lebaran 2024.

Dari pantauannya, di pintu-pintu pelabuhan dan terminal rata-rata 30 ribu orang masuk dalam sehari, sehingga mereka melakukan pemeriksaan lebih awal bersama jajarannya di daerah, kepolisian, TNI, dan dinas dukcapil.

Sejauh ini mereka belum melihat adanya orang yang masuk tanpa identitas KTP elektronik, ketika ditanya pun sebagian besar dari mereka memang penduduk pendatang yang memang bekerja sebagai pekerja bangunan musiman di bawah pertanggungjawaban pemimpin proyeknya.