Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo kembali akan meninjau serta meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan sejumlah infrastruktur yang dilakukan pemerintah dan swasta, di Ibu Kota Nusantara (IKN) Rabu (20/12).
"Ya besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta dan juga dari lembaga dan pemerintah," kata Presiden usai meresmikan Jembatan Otista di Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Jembatan Otista di Bogor
Presiden mengatakan semua pihak antusias membangun fasilitas di berbagai zona mulai dari zona bisnis, zona kesehatan hingga zona olahraga.
Dia mengatakan peletakan batu pertama dilakukan guna memberikan semangat kepada semua pihak untuk segera memulai pembangunan.
Sejauh ini Presiden sudah melakukan berbagai peninjauan dan peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur di IKN.
Presiden Widodo, antara lain sudah meninjau dan meresmikan pembangunan Istana Presiden dan Wakil Presiden, Rumah Tapak Menteri, hunian aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, komplek perkantoran Bank Indonesia (BI), Persemaian Mentawir, pembangunan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap I yang akan menjadi ruang terbuka di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Jakarta dari lawatan ke Jepang
Selain itu juga pembangunan pusat latihan PSSI yang didukung FIFA, serta infrastruktur pendukung seperti pembangunan Jalan Tol penghubung Balikpapan ke IKN, pembangunan bandar udara IKN, pembangunan RS Hermina Mayapada Hospital Nusantara, pembangunan RS Hermina Nusantara, pembangunan sekolah bertaraf internasional JIS, Revitalisasi SD Negeri 020 Sepaku, hingga pembangunan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan.
Pemerintah memperkirakan pembangunan infrastruktur di IKN memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun. Menurut Presiden, anggaran itu sekitar 20 persen dibiayai oleh APBN, sedangkan 80 persen lainnya diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Presiden juga membuka pintu bagi investor asing yang ingin berinvestasi di IKN.
