Jakarta (ANTARA) -
Menurut dia, hanya 34,7 persen setuju bahwa majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo menunjukkan bahwa Jokowi telah khianati PDIP.
"Namun, lebih banyak yang tidak setuju, angkanya mencapai 44,1 persen. Dan 21,3 persen menjawab tidak tahu,” kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk "Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini" yang dipantau secara virtual di Jakarta, Minggu.
Dia menjelaskan bahwa survei tersebut juga menemukan sebanyak 66,7 persen masyarakat di Indonesia menilai Jokowi memiliki hak untuk menentukan keputusan politiknya.
Menurut Burhanuddin, hanya sedikit masyarakat yang beranggapan sebaliknya, yaitu ada 21,1 persen yang beranggapan bahwa Presiden Jokowi tak menunjukkan rasa hormatnya kepada PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya.
“Mayoritas masyarakat, sebesar 66,7 persen, berpendapat Presiden Joko Widodo berhak menentukan keputusan politiknya mesti tidak sejalan dengan partainya, yaitu PDIP,” ujarnya.
Dia mengatakan survei Indikator juga menemukan bahwa sebanyak 49 persen responden menilai setuju bahwa hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP saat ini sedang tidak baik.
Sementara itu sebanyak 32,1 persen responden mengaku tak setuju hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP saat ini sedang tidak baik, dan 18,8 persen publik tidak tahu.
Survei Indikator dilakukan pada 27 Oktober-1 November 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.220 responden yang diwawancara melalui wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei tersebut mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
Baca juga: Sandiaga ungkap data PPP tidak menunjukkan pilpres satu putaran
Baca juga: Survei: 37,2 persen responden khawatir terjadi politik uang saat pemilu
Baca juga: LSI: Dukungan untuk Prabowo tertinggi dibanding Ganjar dan Anies