Anggota DPR: TNI wajib berantas praktik jual beli senjata di Papua

"Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Dan memang ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri. Maka siapa pun pelakunya pantas dihukum berat, melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun" ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia juga mendukung siapa pun prajurit TNI yang terlibat untuk dihukum seberat-beratnya.

Menurut dia, pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade terakhir harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan.

Baca juga: TNI dan Polri baku tembak dengan KKB di Intan Jaya, Papua

"Artinya, jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama. Jangan jadikan suplai senjata kepada musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. Benar kata Panglima TNI, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan," ungkap dia.

Christina meyakini apabila tidak ada pasokan senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) maka perlawanan dari mereka juga tidak akan semasif sekarang.

"Jadi, pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk penghianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat," tutupnya.

Baca juga: Panglima TNI berbelasungkawa atas gugurnya prajurit kelima di Nduga, Papua