Badung (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menjadikan budidaya larva lalat (maggot) menjadi usaha berskala industri demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor tepung ikan yang saat ini masih digunakan untuk bahan pakan ternak dan pelet ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Bali, Selasa, menyampaikan langkah itu merupakan wujud keseriusan pemerintah menekan ketergantungan terhadap tepung ikan, yang hampir 100 persen ketersediaannya diimpor dari luar negeri.
“Kami impornya hampir 100 persen, hampir mendekati 100 persen untuk tepung ikan. Kenapa ? Terus terang ikan-ikan kecil kita sendiri masih lebih banyak digunakan untuk konsumsi dibandingkan dengan tepung ikan. Tepung ikan lebih murah, sementara untuk konsumsi harganya lebih tinggi misalnya untuk bakso ikan,” kata Sakti Wahyu Trenggono.
Oleh karena itu, KKP berencana membangun industri bahan pakan alternatif untuk menggantikan tepung ikan, salah satunya usaha budidaya maggot, dan udang, mengingat keduanya dapat menjadi bahan pengganti tepung ikan untuk pakan.
“Saya minta ke BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP, sekarang masih BRSDM, red.) untuk itu (maggot, red.) dikembangkan menjadi industri, bukan lagi maggot yang skalanya kecil, tetapi bisa menjadi industri,” kata dia.
Ia menjelaskan maggot memiliki kandungan yang kurang lebih sama dengan tepung ikan.
“Ini yang harus kami kembangkan ke depan. Jika ini berhasil, kita ketahui hasil dari maggot ingredient-nya tidak kalah jauh dengan tepung ikan. Kalau kita berhasil, kita dapat mengalahkan industri tepung ikan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca juga: Tahun 2023, KKP bangun 10 kampung nelayan percontohan
Tidak hanya itu, KKP saat ini juga mengembangkan tambak udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, yang diyakini hasilnya dapat diolah menjadi bahan pakan pengganti tepung ikan.
“Kami berupaya substitusi semaksimal mungkin (untuk menekan impor, red.). Caranya, membangun modeling sebagai contoh di Kebumen, modeling aquaculture di sektor udang. Itu salah satunya dibuat secara mandiri. Jika itu berhasil kami kembangkan, kami replikasi di seluruh Indonesia, baru kami punya kemandirian pengembangan pakan,” kata Sakti Wahyu Trenggono.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, berusaha mengajak pembudidaya untuk tidak lagi menggunakan tepung ikan, karena bahan itu tidak ramah lingkungan.
“Tepung ikan itu tidak ramah lingkungan. Dia akan menghancurkan ikan di laut, maka kami akan menggesernya ke sumber-sumber lain,” kata dia.
Presiden Joko Widodo bulan lalu dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta menyinggung masalah impor tepung ikan. Jokowi menilai Indonesia sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayahnya air seharusnya tidak bergantung pada impor untuk produk kelautan dan perikanan.
“Coba dilihat yang namanya tuna, cakalang, tongkol. Kita ini eksportir nomor satu tuna, cakalang, tongkol segar. Eksportir nomor satu, tetapi juga importir nomor satu tepung ikan,” kata Presiden RI.
Baca juga: Menteri KKP: Perubahan nomenklatur BRSDM KKP tidak pengaruhi kinerja
