Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada dunia perbankan untuk turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi industri pertambangan.
"Saya mau titip juga kepada bapak ibu sekalian agar (hilirisasi) ini dikawal. Bank-bank itu kawal. Caranya, kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi," kata Presiden Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu, yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Presiden berharap perbankan tidak mempersulit pengajuan kredit semacam itu, sebab apa yang dilakukan sudah jelas keuntungannya bagi negara maupun perusahaan pemberi kredit.
Presiden menegaskan kembali bahwa konsistensi dalam hilirisasi industri pertambangan menjadi salah satu kunci untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Kepala Negara mencontohkan manfaat besar dari hilirisasi nikel yang dibarengi dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020.
Menurut Presiden hilirisasi telah menciptakan lompatan nilai yang tinggi dari industri pertambangan nikel Indonesia, dari yang sebelumnya hanya berkisar 1,1 miliar dolar AS menjadi 30-33 miliar dolar AS pada 2022 berdasar perkiraannya.
"Bayangkan dari kira-kira Rp17 triliun, kemudian melompat menjadi Rp405 triliun. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali," ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden mengatakan, selalu menyampaikan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak terpengaruh pada reaksi-reaksi negara lain dan tetap bergerak lurus menerapkan kebijakan hilirisasi.
Hilirisasi industri pertambangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.
"Digugat di WTO, terus. Kalah, tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju, bagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita," kata Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri BUMN Erick Thohir.
