Pemkab Badung gelar rapat koordinasi dengan tim bantuan hukum

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung Bali menggelar rapat koordinasi dengan tim bantuan hukumnya untuk membahas dan menindaklanjuti permasalahan hukum yang ada guna menjaga wibawa pemerintah daerah dalam bidang hukum.

"Seperti terkait dengan permasalahan yang ada di kawasan Ungasan Badung, jangan sampai Pemkab Badung bisa dikalahkan oleh kelompok tertentu, itu sangat buruk bagi kami," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan dalam kesempatan itu pihaknya melakukan koordinasi terkait penyelesaian sengketa hukum melalui proses litigasi atau proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Selain itu bersama dengan tim bantuan hukum Pemkab Badung juga membahas penyelesaian sengketa hukum melalui non-litigasi atau proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Bupati Giri Prasta menjelaskan penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan Pemkab Badung pasti akan menimbulkan ekses dengan pihak ketiga.

Namun upaya penyelesaian sengketa hukum ini harus tetap dilakukan untuk menjaga marwah dan wibawa Pemerintah Kabupaten Badung di mata publik.

"Kami tidak akan ambil pusing akan dampak hubungan yang mungkin jadi tidak harmonis dengan pihak-pihak lain, akibat dari penyelesaian sengketa hukum yang ditempuh oleh Pemkab Badung," kata dia.

Hal itu karena menurutnya apabila permasalahan-permasalahan hukum sampai dibiarkan, pihak lain nantinya dikhawatirkan bisa melakukan tindakan yang sama.

"Ini kami harus tegak lurus, sehingga apa yang kami lakukan ini masyarakat Bali bahkan nasional tahu semuanya, ini bukan persoalan saya pribadi, ini adalah persoalan Pemkab Badung. Untuk itu lakukan ini dengan baik, saya tidak akan berpikir tentang hubungan, sepanjang kami berbuat baik dan benar saya kira tidak masalah," tambah Bupati Giri Prasta.

Ia mengungkapkan melalui penyelesaian sengketa hukum, pihaknya sebenarnya ingin meluruskan sistem yang sudah baik, agar oknum-oknum yang terindikasi melakukan pelanggaran bisa diluruskan.

Bupati menambahkan juga siap untuk tetap berada di garda terdepan terhadap segala konsekuensi yang akan terjadi untuk mengawal proses penyelesaian permasalahan hukum yang ada.

"Harapan saya juga, ketika saya ada di Pemkab Badung ini, saya dilihat, saya didengar, ada yang tidak benar agar bisa juga diarahkan. Kami saling mengingatkan untuk kebaikan bersama," pungkas dia.