Pemkab Badung percepat tangani sampah secara sistematis dan berkelanjutan

Badung (ANTARA) - Pemkab Badung mempercepat penanganan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan, salah satunya dengan mengevaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di kawasan wisata Kuta.

“Fokus utamanya diarahkan pada penguatan pengelolaan sampah dari hulu guna menekan beban di hilir,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Badung Bagus Alit Sucipta dalam keterangannya di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan persoalan sampah saat ini tidak lagi hanya dapat ditangani sepihak oleh pemerintah, namun penyelesaiannya harus dilakukan bersama.

Menurut dia, perubahan pendekatan penanganan sampah dari hulu harus dilakukan, karena jika hanya berfokus di hilir yang terjadi hanyalah memindahkan masalah.

“Sampah yang tidak dipilah akan terus menumpuk dan membebani sistem, dan ini akan berdampak langsung terhadap sektor pariwisata karena Kuta adalah wajah Bali. Sekecil apapun isu sampah akan terlihat besar dan mempengaruhi citra daerah," kata dia.

Wabup Alit Sucipta menjelaskan sejumlah langkah nyata telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari distribusi komposter ke rumah tangga, penguatan pengawasan di lapangan, hingga penerapan skema penghargaan dan hukuman.

“Selain itu pemerintah juga mulai menyiapkan teknologi pengolahan, seperti mesin RDF (Refuse Derived Fuel) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif industri, sembari menunggu PSEL rampung dan siap digunakan," jelas dia.

Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Badung Made Agus Aryawan menambahkan saat ini kondisi di lapangan terkait permasalahan sampah cukup mengkhawatirkan, dengan Kecamatan Kuta tercatat sebagai wilayah dengan tekanan sampah tertinggi.

“Total timbulan sampah di Badung mencapai sekitar 876 ton per hari dan Kuta menyumbang sekitar 145 ton. Namun tingkat pemilahan di Kuta baru mencapai 34 persen,” ucap dia.

Penumpukan juga terjadi di TPST Mengwitani yang kini telah mencapai sekitar 1.000 ton dalam waktu kurang dari satu bulan.

“Kapasitas pengolahan masih terbatas. Sampah organik masuk sekitar 50 ton per hari, yang dapat diolah hanya 20 ton. Sampah campuran mencapai 110 ton, sementara yang tertangani sekitar 40 ton. Sisanya berpotensi terus menumpuk,” kata Made Agus Aryawan.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap sektor usaha, khususnya hotel, restoran, dan kafe, serta mendorong penerapan teknologi pengolahan mandiri.