Hasto paparkan alasan PDIP gunakan nomor urut lama

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan sambutan pada Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi kepada 27.802 bacaleg (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dalam menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022). ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan

Jakarta (ANTARA) -

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memaparkan alasan partainya menginginkan untuk menggunakan nomor urut partai politik lama pada Pemilu 2024.

"Ada alasan efisiensi karena Ibu Mega dan seluruh jajaran DPP saat itu melihat betapa banyak bendera-bendera partai yang juga ada nomor 3, kemudian atribut-atribut partai," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut ia, atribut-atribut partai yang ada saat ini bisa digunakan pada pemilu selanjutnya.

Alasan lainnya, kata Hasto, karena faktor ideologis yang telah melekat terkait dengan nomor urut parpol.

"Misalnya, nomor tiga salam metal, itu kan salam yang berkumandang ketika kebangkitan PDI saat itu dalam masa orde baru dikenal sebagai partai masa depan. Salam Metal, Merah Total," ucap Hasto.

Salam metal itu, lanjut Hasto, dilambangkan dengan angka 3. Selain itu, nomor urut tiga memiliki makna Trisakti Bung Karno.

"Trisakti Indonesia Bung Karno yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu merupakan jalan pembumian Pancasila," ujarnya.

Hasto mengaku telah melakukan pendekatan dengan partai politik yang lain mengenai penggunaan nomor urut parpol lama. Parpol lain pun juga memiliki keinginan yang sama.

"PDIP melakukan pendekatan dengan partai politik lain dan ternyata banyak yang kemudian juga setuju dengan alasan yang tidak jauh berbeda tentang pentingnya nomor urut yang sama," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perppu tersebut salah satunya memuat perubahan materi dalam pasal 179 ayat (3) tentang nomor urut partai politik yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk pemilu anggota DPR pada 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Partai politik tersebut dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno terbuka KPU.

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Bali apresiasi Gubernur atas sukses G20