Ketua DPR ingin Istana Negara di IKN diapit Mabes TNI-Polri

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan agar Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diapit oleh Markas Besar (Mabes) TNI dan Polri.

Puan menceritakan pengalamannya meninjau lokasi IKN Nusantara pada 16 Februari lalu sebagai bentuk pengawalan legislatif, setelah RUU IKN resmi diundangkan menjadi UU.

"Saat saya mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, yang saya tanya letak atau keberadaan Mabes TNI dan Mabes Polri ada di mana," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, saat memberikan pembekalan kepada komando utama (kotama) TNI-Polri, termasuk para pangdam dan kapolda dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Presiden: DPR setuju, pemindahan IKN seharusnya tidak lagi dipertentangkan

Menurut dia, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir saat peninjauan IKN Nusantara menjelaskan bahwa Mabes TNI berada di sisi depan Istana. Namun Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana dan Mabes TNI.

Puan menilai, seharusnya lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri sejajar, dan lokasi kedua markas besar dua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut sebaiknya berdekatan dengan Istana.

"Pendapat saya seharusnya berdekatan, dan posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara, sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO menjadi mudah," ujarnya.

Dia mengatakan, posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan akan mengoptimalkan sinergi kedua instansi, karena apabila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi TNI-Polri akan mudah terkendala.

Menurut dia, apabila lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri yang jauh dari Istana Negara, maka akan sama seperti saat ini di Jakarta.

Baca juga: KSP : Pemindahan IKN jadikan Indonesia tak lagi Jawa sentris

"Saat ini Mabes TNI yang berada di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sangat jauh dengan Istana yang lokasinya di Jakarta Pusat. Artinya Presiden apabila panggil Panglima TNI dan Kapolri harus datang dalam 10 menit, kalau bisa tinggal jalan kaki," katanya lagi.

Puan juga menyoroti perlunya pangkalan udara TNI di dekat pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, karena berdasarkan rencana, bandara untuk kawasan IKN akan memanfaatkan bandara di Balikpapan.

Menurut dia, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mendampinginya saat meninjau IKN beberapa waktu lalu, sepakat dengan usulannya, karena jika ada lanud di kawasan KIPP IKN, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan.

"Nanti akan dibuat bandara dekat istana untuk VIP. Kalau menurut saya lebih baik bandara VIP itu sekaligus dibangun lanud, sehingga ada pertahanan udara di IKN," ujarnya lagi.

Untuk itu, Puan meminta agar TNI dan Polri lebih mengoordinasikan mengenai lokasi mabes di IKN secara lebih mendalam, karena posisi kedua institusi tersebut yang strategis sehingga perlu mendapatkan prioritas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir saat membuka Rapim TNI-Polri yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta dengan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi salah satu tokoh yang memberikan pembekalan dalam Rapim TNI-Polri tersebut. Pembekalan pada Rapim TNI juga diisi Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syariffudin.