Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali merekomendasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di provinsi setempat terus melakukan pemantauan harga dan stok komoditas pangan, menjelang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944.
"Kita perlu mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas yang sering menjadi penyebab tingginya inflasi saat Hari Nyepi," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Sabtu.
Trisno menyebut sejumlah komoditas yang kerap memicu inflasi yakni bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit.
"Hal penting lainnya yang perlu diwaspadai ialah komoditas minyak goreng yang masih dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Disperindag Gianyar laksanakan operasi pasar jelang Nyepi
Selain itu, pasokan minyak goreng yang juga terbatas akibat aksi pedagang yang masih menahan stok minyak goreng karena terlanjur membeli dengan harga lama.
"Anggota TPID se-Bali agar terus melakukan pemantauan harga dan stok komoditas pangan yang cenderung meningkat mendekati Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 3 Maret 2022, serta operasi pasar khususnya untuk komoditas minyak goreng," kata Trisno.
Selain itu, perlu adanya kerja sama yang dibangun dengan Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng.
Sebelumnya dalam High Level Meeting (HLM) BI dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, Gubernur Bali Wayan Koster belum lama ini menyampaikan perlunya upaya bersama dalam pengelolaan masalah yang berkaitan dengan perekonomian Bali.
Baca juga: Pemkot Denpasar adakan pasar murah jelang Nyepi
Dalam upaya pengendalian inflasi, Koster menyampaikan bahwa Bali perlu mulai membangun industri pengolahan minyak, mengingat Bali memiliki pasokan kelapa yang cukup banyak.
"Langkah ini dapat menjadi salah satu langkah solutif dalam jangka menengah panjang untuk mengurangi ketergantungan Bali terhadap pasokan minyak goreng dari Pulau Jawa," katanya.
Selain itu, Koster menekankan perlunya kebijakan optimalisasi pasar domestik Bali. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali tengah menyusun kebijakan pembatasan masuknya komoditas bahan pangan yang jumlahnya surplus di Bali.
Baca juga: Selama Nyepi, Dishub-PLN Bali pinjamkan motor listrik ke 35 Desa Adat Denpasar
Kebijakan mendorong pendirian BUMD pangan dan penggunaan produk lokal di Bali juga dinilai penting untuk dilakukan untuk menghindari adanya permainan harga dan produk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Perluasan kerja sama antar kota/kabupaten juga akan terus didorong agar permintaan dan penawaran di Bali dapat terkelola dengan lebih baik lagi," kata Koster.
