DPR gali informasi penerapan prokes KTT G20

Denpasar (ANTARA) - Rombongan Komisi IX DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk menggali informasi dan mendapatkan gambaran komprehensif mengenai rencana atau persiapan penerapan protokol kesehatan dalam menyambut rangkaian agenda Keketuaan G20 Indonesia.

"Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Presidensi G20 berpotensi mendatangkan wisatawan dari 20 negara anggota, organisasi internasional dan negara undangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris selaku pimpinan rombongan di Denpasar, Jumat.

Kunjungan kerja Charles Honoris beserta rombongan dari Komisi IX DPR tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi pimpinan organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

"Estimasi warga negara asing yang akan masuk ke Tanah Air dalam kegiatan tersebut diperkirakan mencapai 6.500 delegasi," ujarnya.

Menurut Charles, mengingat tingginya mobilitas warga asing, pemerintah berkewajiban memastikan kegiatan itu berjalan lancar dan menjamin tak ada klaster baru penyebaran COVID-19.

Baca juga: DPR RI tinjau kesiapan Bandara Bali jelang KTT G20

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan Pemprov Bali memprioritaskan pemberian fasilitas yang berkualitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat kepada delegasi yang akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT G20.

"Kami juga telah menetapkan RS Rujukan untuk mendukung tugas pelayanan kesehatan," ucap pria yang biasa disapa Cok Ace itu.

Masing-masing RS, lanjut dia, menyiapkan fasilitas perawatan pasien COVID-19 dengan kapasitas tempat tidur isolasi intensif serta non-intensif sebanyak 2.340 tempat tidur.

Selain itu, Pemprov Bali juga mewajibkan destinasi pariwisata dan industri pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environtment).

"Sampai saat ini telah ada 1.576 destinasi dan industri pariwisata yang telah memiliki sertifikat CHSE," kata pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Baca juga: Indonesia siapkan "gelembung perjalanan" selama Presidensi G20

Dalam kesempatan bertemu Wakil Rakyat itu, juga dimanfaatkan Cok Ace untuk menyampaikan berbagai keluh kesah pelaku pariwisata yang saat ini berada dalam situasi sangat tertekan karena belum ada tanda-tanda kebangkitan sektor pariwisata secara signifikan.

"Border internasional yang resmi dibuka pada 14 Oktober 2021 lalu sempat memberi angin segar bagi pelaku pariwisata di Bali. Namun, faktanya kebijakan itu tak berpengaruh signifikan bagi pemulihan sektor pariwisata," katanya.

Pembukaan "border" internasional tak berdampak pada bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Pulau Dewata.

Sepanjang tahun 2021, pihaknya mencatat wisatawan asing yang masuk ke Bali hanya berjumlah 41 orang. Padahal sebelum pandemi, jumlah kunjungan mencapai 6,3 juta jiwa.